Batu dan kayu yang melintang di jalan bukan lagi sekadar penanda aksi protes. Sepanjang 2026, sejumlah warga di Kabupaten Bima beberapa kali memblokade jalan untuk menyampaikan tuntutan. Bukan hanya jalan, sekolah, kantor desa hingga fasilitas pemerintah juga pernah disegel. Ketika akses publik ditutup, perhatian pemerintah pun datang. Mengapa warga merasa harus menghentikan aktivitas publik agar aspirasinya didengar?
Blokade muncul dengan latar berbeda. Mulai dari protes jalan rusak di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, pengadangan rombongan Gubernur NTB dan Bupati Bima di Rabakodo, Woha, hingga penolakan pergantian kepala sekolah di Desa Rada yang berujung pemblokiran Jalan Lintas Sila-Bajo.
Pola serupa terjadi melalui penyegelan sekolah dan kantor desa. Sengketa lahan, pengelolaan anggaran desa hingga penolakan kebijakan pendidikan menjadi sejumlah alasan di balik aksi tersebut. Persoalannya berbeda, tetapi ruang publik dijadikan alat untuk memberi tekanan kepada pihak yang berwenang.
Akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Rizalul Fiqry menilai rangkaian kejadian tersebut tidak bisa dilihat sebagai insiden yang berdiri sendiri. Menurutnya, blokade muncul ketika masyarakat merasa jalur resmi tidak memberikan kepastian respons dalam waktu yang mereka harapkan.
“Secara sosial, blokade dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi paksa yang ditempuh kelompok masyarakat untuk memperoleh kepastian respons dalam waktu yang relatif singkat,” katanya saat diwawancarai Suara NTB, Senin (31/8).
Pengalaman keberhasilan aksi sebelumnya, menurut Rizalul, dapat membuat masyarakat mengulangi cara yang sama. Ketika blokade berhasil membuat pejabat turun dan tuntutan mendapat respons, muncul anggapan bahwa cara tersebut efektif.
“Setiap kali blokade berhasil, keyakinan itu semakin mengakar bahwa cara inilah yang paling masuk akal untuk ditempuh, bukan lagi dianggap sebagai tindakan ekstrem,” ujarnya.
Jika terus berulang, kondisi tersebut dikhawatirkan membuat blokade menjadi kebiasaan dalam menyelesaikan persoalan publik.
Menurut Rizalul, persoalan itu tidak terlepas dari komunikasi pemerintah dengan masyarakat yang belum berjalan baik. Aspirasi yang tidak tertangani di tingkat bawah dapat mendorong warga langsung mencari perhatian pejabat yang lebih tinggi.
“Kalau kita pahami komunikasi sebagai jembatan penghubung antarmanusia, maka salah satu akar persoalan blokade jalan ini sebenarnya bisa ditelusuri pada tersendatnya komunikasi itu sendiri,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat komunikasi dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, mulai dari RT, desa hingga kecamatan. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian mengenai proses dan waktu penanganan aspirasi.
Dalam konteks Bima, Rizalul juga menyoroti melemahnya ruang musyawarah berbasis nilai lokal. Tradisi seperti Mbolo Ra Dampa dan Nuntu Mpida dinilai dapat menjadi ruang penyelesaian persoalan secara bersama.
“Dalam konteks budaya Bima-Dompu, gejala ini juga bisa dibaca sebagai tanda melemahnya fungsi nilai-nilai lokal sebagai alat penyelesaian konflik,” sebutnya.
Bagi Rizalul, persoalan ini pada akhirnya bukan hanya tentang keberanian warga menyampaikan tuntutan, tetapi juga tentang jarak antara masyarakat dan pemerintah. Ketika jalan ditutup atau fasilitas publik disegel agar suara warga mendapat perhatian, kepercayaan terhadap jalur resmi penyelesaian persoalan ikut dipertaruhkan.
“Kalau semua ini ditarik jadi satu benang merah, saya melihat aksi-aksi blokade di Bima sebenarnya bukan semata soal tuntutan teknis atau administratif belaka. Melainkan sebuah seruan untuk didengar secara segera dan setara,” pungkasnya. (hir)
