Dompu (Suara NTB) – Kabupaten Dompu kembali mendapat alokasi pembangunan sembilan titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2026. Program strategis nasional tersebut, memiliki nilai proyek mencapai Rp27,8 miliar dan pembangunannya direncanakan mulai dilaksanakan pada September 2026. Proyek itu diingatkan tidak sekadar asal bangun.
Pembangunan sembilan titik KNMP ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Dompu. Sebab, selain diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, proyek tersebut juga harus benar-benar memberikan manfaat jangka panjang dan tidak sekadar menghasilkan bangunan fisik.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama kontraktor pelaksana dengan Bupati Dompu yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Khairul Insyan, SE, MM, di ruang rapat utama Bupati Dompu, Senin (31/8).
Sembilan titik KNMP yang akan dibangun tersebar di sejumlah desa pesisir Kabupaten Dompu. Masing-masing berada di Desa Nangamiro senilai Rp2,6 miliar, Desa Pekat Rp2,6 miliar, Desa Tolokalo Rp2,5 miliar, Desa Soro Rp2,7 miliar, Desa Malaju Rp7,2 miliar, Desa Karama Rp2,3 miliar, Desa Kawangko Rp2,4 miliar, Desa Jambu Rp2,7 miliar dan Desa Hu’u Rp2,8 miliar.
Pj Sekda Dompu, H. Khairul Insyan meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu bersama kontraktor pelaksana memastikan program tersebut, dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat nelayan.
Ia menegaskan, setiap kendala yang muncul selama proses persiapan maupun pelaksanaan pembangunan harus segera dikomunikasikan agar dapat dicarikan solusi.
“Ketika ada kendala segera dikomunikasikan agar dicarikan solusi penyelesaiannya,” katanya mengingatkan.
Menurut Sekda, KNMP merupakan program yang sangat baik untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. Namun, pembangunan fasilitas tersebut harus direncanakan secara matang,agar tidak hanya selesai secara fisik, tetapi gagal dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Program yang baik ini jangan sampai hanya asal jadi dan asal bangun yang pada akhirnya tidak optimal pemanfaatannya,” tegasnya.
Salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air bersih di lokasi pembangunan. Menurutnya, fasilitas yang dibangun tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila kebutuhan dasar tersebut tidak tersedia.
“Pastikan semua tidak ada masalah di kemudian hari, termasuk masalah air bersihnya. Kalau tidak ada air bersih, maka bangunan itu tidak akan termanfaatkan dengan baik. Sebelum dibangun, pastikan semua tidak ada masalah,” pesannya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Ranu Aksama, mengatakan kehadiran tim KKP bersama kontraktor pelaksana bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan KNMP di Dompu,dapat berjalan sesuai rencana dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, sebelum pekerjaan fisik dimulai seluruh persoalan harus dipastikan telah selesai, termasuk status dan kesiapan lahan.
“Walaupun saat pengajuan sudah ada pernyataan lahan clean and clear, harus dipastikan lagi. Kalau masih ada masalah, masih bisa dipindah selama masih dalam satu desa,” katanya.
Dari sembilan titik KNMP yang akan dibangun di Kabupaten Dompu, hanya Desa Malaju, Kecamatan Kilo, yang berstatus sebagai KNMP Hub. Kawasan ini akan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, termasuk pembangunan pondasi untuk cold storage atau gudang pendingin.
Sementara pembangunan cold storage dan pabrik es portabel akan dilakukan melalui skema tersendiri. Adapun fasilitas pada titik KNMP lainnya secara umum hampir serupa, seperti pabrik es, sarana penyediaan air bersih, kios perbekalan, serta fasilitas pendukung lainnya bagi aktivitas masyarakat nelayan.
Pembangunan sembilan titik KNMP tersebut akan dimulai setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani pada awal Agustus 2026 lalu.
Audiensi turut dihadiri Asisten Pembangunan Setda Dompu, Nukman, SH, MAP, serta sejumlah pejabat lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.
Untuk memastikan seluruh lokasi pembangunan benar-benar siap dan tidak bermasalah, tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas dijadwalkan turun langsung melakukan peninjauan lapangan pada, Senin-Selasa (31/8 dan 1/9). (ula)
