Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) memperkuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbagai unsur terkait.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperjelas pembagian wilayah binaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di seluruh wilayah Lombok Timur.
Penguatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Program Genting dalam rangka pembagian wilayah binaan Genting Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Selasa (1/9/2026).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lotim. Edwin menegaskan pembagian wilayah binaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur tidak boleh berhenti sebagai pembagian tugas administratif. Setiap OPD dan unsur terkait harus memiliki penanggung jawab atau person in charge (PIC) yang jelas di wilayah binaannya.
Menurutnya, keberadaan PIC penting untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan cepat serta berkesinambungan. Dengan demikian, perkembangan program di masing-masing wilayah tetap terpantau meskipun terjadi pergantian perwakilan dalam rapat atau kegiatan.
“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegas Edwin.
Ia juga meminta kapasitas kader terus ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan teknis, terutama dalam penyuluhan, pencatatan data dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan.
Selain peningkatan kapasitas, dukungan operasional juga dinilai penting. Ketersediaan logistik, insentif kader serta koordinasi rutin di tingkat wilayah harus dipastikan agar program dapat berjalan secara optimal.
Program Genting dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan sensitif yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga berisiko stunting (KRS). Intervensi spesifik antara lain pemberian makanan tambahan (PMT) maupun bahan pangan mentah yang kaya protein hewani kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah usia dua tahun (baduta).
Sementara intervensi sensitif mencakup persoalan yang berkaitan dengan lingkungan dan kondisi sosial keluarga. Bentuknya antara lain bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, pembangunan jembatan yang mendukung mobilitas masyarakat, hingga pendampingan dan edukasi.
Pendampingan juga dilakukan melalui penyuluhan, komunikasi psikologis serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.
Edwin menegaskan prinsip utama Program Genting adalah gotong royong. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan berbagai unsur lainnya harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.
Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB Lalu Makripuddin menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB.
Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen memperkuat pencegahan dan penurunan stunting hingga tingkat keluarga sasaran.
Namun, ia juga menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Lombok Timur yang belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB. Data tersebut diharapkan segera diperbarui dan dilaporkan ke tingkat pusat agar data yang tercatat sesuai kondisi aktual di lapangan.
Di sisi lain, capaian Program Genting yang telah mencapai 81 persen diharapkan terus ditingkatkan. Yang tidak kalah penting, bantuan yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran, dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh penerima manfaat sesuai tujuan program.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur Muksin menjelaskan Program Genting menyasar keluarga berisiko stunting yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan anak yang mengalami stunting.
Berdasarkan target pemerintah pusat melalui BKKBN, jumlah KRS di Lombok Timur mencapai 14.106 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.610 keluarga telah terintegrasi dalam program.
Adapun intervensi yang telah diberikan meliputi edukasi kepada 9.627 KRS, intervensi nutrisi kepada 1.574 KRS, intervensi air bersih kepada 394 KRS, jamban sehat kepada 14 KRS, serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan OPD terkait, camat, UPTD P3AKB, kepala puskesmas, BUMN, BUMD, pihak swasta, individu, LSM, komunitas, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, koordinator Satgas Pendamping Keluarga (SPK), penyuluh KB (PKB), petugas lapangan KB (PLKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). (rus)
