Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala desa, untuk mematangkan pelaksanaan program pembangunan bank sampah dan revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Peran kepala desa dinilai menjadi ujung tombak dalam mensukseskan program prioritas tersebut.
Rakor tersebut berlangsung di Aula Gotong Royong DPMD KSB, Selasa (1/9) kemarin. Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala DPMD KSB, H. Abdul Hamid dan dihadiri Sekretaris DPMD serta Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB.
Rakor ini digelar sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Program Prioritas Daerah melalui alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa dalam APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam rakor tersebut, pemerintah desa diberikan pemahaman terkait pelaksanaan program sekaligus menyamakan persepsi mengenai penggunaan dukungan anggaran untuk pembangunan bank sampah dan revitalisasi TPS3R.
Kepala DPMD KSB, H. Abdul Hamid mengatakan, rakor ini penting dilakukan agar pelaksanaan program di tingkat desa memiliki arah dan pemahaman yang sama. “Rakor ini kita lakukan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait pelaksanaan program bank sampah dan revitalisasi TPS3R,” kata Hamid.
Ia menegaskan, keterlibatan kepala desa sangat penting,karena program tersebut akan dilaksanakan di tingkat desa dan berbasis masyarakat. “Kita ingin memastikan desa memahami tujuan program ini, termasuk bagaimana menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir,” cetusnya.
Menurut dia, pemberian Bantuan Keuangan Khusus melalui APBDes Perubahan 2026 merupakan bentuk dukungan Pemda KSB kepada desa yang berkomitmen memperbaiki pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. “Bantuan ini merupakan dukungan pemerintah daerah kepada desa. Karena itu, kami berharap desa dapat melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan tujuan program,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hamid juga meminta kepala desa memperhatikan keberlanjutan program. Dia mengatakan pembangunan fasilitas harus diikuti dengan pengelolaan yang jelas serta keterlibatan masyarakat. “Jangan sampai kita hanya membangun fisiknya, tetapi kemudian tidak berjalan. Pengelolaannya harus disiapkan dan masyarakat harus dilibatkan,” tegasnya. (bug)
