Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) terus memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Terbaru, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin meresmikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sakra Timur di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Selasa (1/9/2026).
Puskesmas Sakra Timur menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke-36 di Kabupaten Lombok Timur. Kehadirannya diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengurangi beban pelayanan Puskesmas Lepak yang selama ini menangani wilayah Kecamatan Sakra Timur.
Puskesmas tersebut akan memberikan pelayanan kepada 23.539 penduduk yang tersebar di empat desa, yakni Gelanggang, Surabaya Utara, Surabaya, dan Menceh. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 55 ribu penduduk Kecamatan Sakra Timur berdasarkan data BPS 2025.
Gedung Puskesmas Sakra Timur dibangun dengan anggaran sekitar Rp12 miliar. Meski telah berdiri megah, Bupati Iron, sapaan Bupati Lotim, menegaskan keberadaan fasilitas tersebut tidak boleh sekadar menjadi bangunan baru, melainkan harus benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Tidak hanya meresmikan gedung yang megah, tetapi gedung ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga secara khusus mengingatkan seluruh tenaga kesehatan, mulai dari dokter, bidan hingga perawat, agar mengedepankan kecepatan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
Menurutnya, masyarakat yang datang ke Puskesmas sedang membutuhkan pertolongan sehingga harus mendapatkan pelayanan dengan cepat dan baik. Ia meminta persoalan administrasi, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan, tidak menjadi alasan untuk menghambat pelayanan.
“Layani masyarakat, jangan tanya BPJS. Nanti urus BPJS belakangan,” tegas H. Iron
H. Iron juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan. Ia memastikan akan mengambil tindakan apabila laporan tersebut terbukti benar.
“Kalau melayani macam-macam kepada masyarakat, laporkan kepada saya. Tapi jangan fitnah. Kalau benar, maka akan dimutasi,” ujarnya.
Premi BPJS Capai Rp125 Miliar
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan besarnya perhatian Pemkab Lombok Timur terhadap pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
Ia menyebutkan, pada 2021 pemerintah daerah menganggarkan sekitar Rp22 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan masyarakat. Angka itu meningkat menjadi Rp30 miliar pada 2022, Rp87 miliar pada 2023, Rp87 miliar pada 2024, Rp90 miliar pada 2025, dan mencapai Rp125 miliar pada 2026. “Pemerintah capai cari uang agar masyarakat Lotim semuanya bayar BPJS,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk tenaga kesehatan, memahami posisi mereka sebagai pelayan masyarakat. “ASN adalah pelayan masyarakat. Termasuk Bupati, camat dan lainnya. Tidak ada satu pun datu. Datu itu zaman laeq (zaman dulu). Saya ketika pulang ke Sikur, saya rakyat di situ,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan kepala Puskesmas agar menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. “Perhatikan masyarakat. BPJS kesehatan itu belakangan,” pesannya.
Selain persoalan pelayanan, H. Iron juga menyinggung status lahan yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas Sakra Timur. Puskesmas tersebut dibangun di atas lahan pecatu.
Ia memastikan Pemkab Lotim akan mengalokasikan anggaran pada 2027 untuk mengganti lahan tersebut. “Ini janji pemerintah lama, maka akan saya tunaikan. Meski sebenarnya tidak perlu diganti,” katanya.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan yang telah menjadi tanggung jawab pemerintahan sebelumnya.
Bupati juga menyampaikan rencana Pemkab Lotim untuk mengembangkan skema pelayanan secara digital. Kebijakan itu dinilai penting mengingat masyarakat Lombok Timur kini tersebar di berbagai daerah.
Selain sektor kesehatan, Haerul menyinggung sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk persoalan pupuk dan perlindungan petani.
Beban Puskesmas Lepak Terbagi
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aries Fahrozi mengatakan kehadiran Puskesmas Sakra Timur telah lama didambakan masyarakat. Izin operasional fasilitas kesehatan tersebut juga telah resmi.
Ia menjelaskan, sebelumnya pelayanan kesehatan di Kecamatan Sakra Timur bertumpu pada Puskesmas Lepak yang membawahi 10 desa. Dengan hadirnya Puskesmas Sakra Timur, pembagian wilayah pelayanan dapat dilakukan sehingga beban Puskesmas Lepak menjadi lebih ringan.
“Puskesmas ini sudah lama didambakan masyarakat. Izin operasional sudah resmi. Momentum satu September diteken oleh Bupati peresmiannya,” jelas Aries.
Dengan pembagian wilayah tersebut, Dinas Kesehatan berharap mutu pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat.
Aries meminta seluruh jajaran Puskesmas Sakra Timur memberikan pelayanan yang ramah dan humanis dengan mengedepankan prinsip senyum, sapa, santun dan sabar. “Ini direktif Bupati. Berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Dinas Kesehatan Lotim juga menargetkan Puskesmas Sakra Timur dapat mengikuti proses akreditasi pada Desember 2026.
Aries menjelaskan, salah satu persyaratan pengajuan akreditasi adalah Puskesmas telah memberikan pelayanan minimal selama tiga bulan. Karena itu, pihaknya optimistis proses akreditasi dapat diajukan pada Desember.
Jika proses tersebut berjalan sesuai rencana, mulai Januari 2027 Puskesmas Sakra Timur diharapkan sudah dapat mandiri sepenuhnya dan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kehadiran Puskesmas Sakra Timur pun diharapkan tidak hanya menambah jumlah fasilitas kesehatan di Lombok Timur, tetapi benar-benar memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi masyarakat di wilayah Sakra Timur. (rus/*)
