Selong (Suara NTB) – Persoalan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) masih menjadi tantangan serius dalam pengembangan sektor perikanan nasional. Di tengah tingginya nilai ekonomi komoditas tersebut, Indonesia dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi BBL untuk mendorong pengembangan budidaya lobster hingga menjadi industri berskala dunia.
Persoalan itu menjadi salah satu perhatian Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Teluk Jukung, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (3/9/2026).
Titiek Soeharto mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung dari nelayan penangkap BBL, pembudidaya lobster, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Berbagai masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan panitia kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola BBL sekaligus strategi percepatan budi daya lobster nasional.
Menurut Titiek, penyelundupan BBL yang masih terjadi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga merugikan nelayan. Salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut adalah adanya perbedaan harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.
“Persoalan BBL ini harus kita tata dengan baik. Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi sumber BBL, tetapi harus mampu menjadi produsen utama lobster budidaya dunia,” tegasnya.
Di sisi lain, kemampuan budi daya lobster nasional saat ini dinilai masih belum optimal. Sejumlah kendala masih dihadapi, mulai dari keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup lobster, sarana dan prasarana yang belum memadai, akses permodalan, hingga masa budidaya yang relatif lama.
Karena itu, Titiek menilai percepatan budi daya lobster tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu membangun ekosistem budidaya yang terintegrasi dan berbasis segmentasi dari hulu hingga hilir.
“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” katanya.
Menurutnya, jika ekosistem tersebut dapat dibangun secara baik, BBL yang selama ini menjadi komoditas bernilai tinggi dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat dan negara.
Aspirasi mengenai pembukaan kembali ekspor BBL juga menjadi bagian penting yang akan didalami panitia kerja. Namun, menurut Titiek, kebijakan tersebut harus memperhatikan sejumlah aspek, antara lain pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, serta penguatan kapasitas budidaya lobster nasional.
Pengelolaan yang tepat diharapkan mampu memastikan BBL Indonesia tidak hanya keluar sebagai komoditas mentah, tetapi menjadi pintu masuk bagi berkembangnya industri budidaya lobster yang memberikan nilai ekonomi lebih besar sekaligus meningkatkan devisa negara.
Titiek juga mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan nelayan dalam kunjungan tersebut. Ia berharap pengembangan lobster dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya pemenuhan kebutuhan protein.
“Harapannya, Indonesia tidak hanya swasembada beras, tetapi juga swasembada protein dan menjadi penghasil lobster terbesar di dunia,” ujarnya.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengungkapkan, sebagian besar pembudidaya lobster di daerahnya masih mengandalkan keramba jaring apung (KJA) sederhana.
Selain KJA, pembudidaya juga menghadapi keterbatasan freezer untuk menyimpan pakan, ketersediaan benih, serta pasokan pakan lobster.
“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Haerul Warisin.
Bupati menilai penguatan budidaya lobster menjadi penting karena nelayan masih termasuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, bersama buruh tani.
Karena itu, ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI tidak hanya menghasilkan penyerapan aspirasi, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui bantuan dan solusi konkret bagi nelayan, khususnya masyarakat di wilayah selatan Lombok Timur.
“Kita berharap kunjungan ini dapat memberikan bantuan dan solusi sehingga benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat kita, terutama di wilayah selatan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, para nelayan turut menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga lobster yang masih fluktuatif.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepala Badan Karantina Indonesia, Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food.
Berbagai persoalan dan aspirasi yang dihimpun dari lapangan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang mampu membangun industri lobster secara terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi nelayan. (rus)
