Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengingatkan masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial (bansos), agar tidak menggunakan telepon seluler untuk bermain judi online (judol). Aktivitas tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat berdampak pada status penerima bantuan sosial.
Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pelepasan Jemaah Umrah di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (3/9/2026). Bupati menjelaskan, pemanfaatan teknologi saat ini memungkinkan pemerintah pusat melakukan pemadanan dan pemantauan data masyarakat secara lebih luas.
Dalam proses tersebut, masyarakat yang terindikasi melakukan aktivitas judi online dapat terdeteksi dan berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
“Banyak masyarakat kita, mohon maaf, yang ketahuan oleh pusat bermain judol. Ini sehingga dianggap bantuan itu diperuntukkan untuk hal yang tidak semestinya,” ujar Haerul Warisin.
Ia pun meminta masyarakat penerima bansos untuk menghentikan kebiasaan bermain judi online. Menurutnya, kemajuan teknologi semestinya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, bukan untuk aktivitas yang justru merugikan.
“Kalau teknologi sudah maju, mari kita manfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan menggunakan gawai untuk hal-hal yang merugikan, termasuk judi online,” pesannya.
Bupati juga menyoroti pentingnya tata kelola dan akurasi data penerima bantuan sosial. Ia meminta Kepala Dinas Sosial Lombok Timur melakukan verifikasi terhadap masyarakat yang menyampaikan sanggahan terkait status desil penerima bantuan.
Menurutnya, data masyarakat yang belum sesuai harus segera diperbaiki dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan pemerintah dapat benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Data yang belum akurat harus segera diperbaiki dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial,” tegasnya.
H. Iron, sapaan Bupati Lotim, mengungkapkan, pemerintah daerah saat ini harus menanggung pembiayaan yang sebelumnya menjadi tanggungan pemerintah pusat setelah adanya perubahan dalam penetapan penerima bantuan.
Ia menyebut, anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk kebutuhan membayar iuran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saja terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2026 ini Lotim harus membayar sekitar Rp120 miliar. Angka itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp88 miliar.
“Kalau dulu pusat yang menanggung. Begitu dihapus oleh pusat, kembali kita yang menanggung,” katanya.
Karena itu, menurut Bupati, pemutakhiran data menjadi sangat penting agar beban pemerintah daerah dapat dikelola dengan baik dan bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Selain persoalan bansos dan judi online, Bupati juga mengajak masyarakat Lombok Timur kembali menerapkan pola hidup sehat. Penggunaan telepon seluler, kata dia, perlu dilakukan secara bijak agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.
Ia berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi juga terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian keluarga.
Bupati menegaskan, pemerintah akan terus berupaya memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga perilaku dan memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif. (rus)
