PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp750 miliar untuk bisa menuntaskan perbaikan ruas jalan kabupaten yang rusak saat ini. Dengan asumsi kebutuhan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk satu kilometer jalan. Di mana kondisi saat ini masih ada sekitar 35 persen dari 800 kilometer lebih ruas jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., menyampaikan, besarnya kebutuhan anggaran tersebut membuat Pemkab Loteng kini tengah berupaya keras mencari sumber penganggaran untuk bisa menangani ruas jalan kabupaten yang rusak tersebut. Selain mencari sumber penganggaran dari program di pemerintah pusat, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan yakni melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dari hasil kajian yang dilakukan PT SMI, nilai pinjaman yang bisa diperoleh Loteng maksimal mencapai Rp200 miliar. Mengingat, saat ini Loteng juga masih punya beban utang di PT SMI yang belum selesai.
Masih dengan PT SMI, Pemkab Loteng juga tengah mengkaji dan mempertimbangkan opsi lainnya. Yakni melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan nilai yang hampr sama dengan opsi pinjaman langsung.
“Dengan PT SMI, ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan. Pinjaman langsung atau melalui skema KPBU,” sebut Lalu Firman Wijaya kepada Suara NTB, saat ditemui di kampung adat Sade Desa Rembitan, Rabu (2/9/2026).
Ia menjelaskan, pada prinsipnya kedua opsi tersebut hampir sama. Hanya perbedaannya pada tataran implementasi. Di mana kalau opsi pinjaman, dana akan masuk langsung ke APBD. Untuk kemudian Pemkab Loteng mengurus semua proses pembangunan jalan yang dibiayai dari dana pinjaman tersebut.
Sedangkan kalau skema KPBU, pihak PT SMI yang akan membangun. Pemkab Loteng sudah terima jadi. Tidak perlu mengurus proses pembangunan hingga perawatannya. “Dari sisi pengembalian skema KPBU lebih ringan. Waktunya juga lebih panjang dibandingkan dengan skema pinjaman langsung,” sebutnya.
Namun untuk sampai ke arah itu, masih butuh proses. Selain mematangkan perencanaan dengan PT SMI, Pemkab Loteng juga butuh berdiskusi dengan DPRD Loteng. Karena untuk mengajukan pinjaman atau lainnya tetap harus melalui persetujuan dari DPRD Loteng.
Disinggung opsi mana yang lebih berpeluang, Firman mengatakan keduanya berpeluang. Hanya saja kalau bicara pengalaman, Pemkab sudah punya cukup pengalaman dengan skema pinjaman langsung. Sedangkan dengan skema KPBU, meski terlihat lebih menarik, Pemkab Loteng belum ada pengalaman dengan skema tersebut.
“Tapi kita matangkan dulu. Soal opsi mana, nanti akan disepakati bersama dengan DPRD Loteng,” tegas Firman. (kir)
