Mataram (Suara NTB) – Krisis air bersih di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), mulai membuat pelaku usaha pariwisata resah. Merakapun akan mengadukan hal ini kepada Presiden. “Insya Allah, kalau sampai besok tidak ada (kepastian), saya akan membuat surat dengan nama IHGMA (Indonesian Hotel General Manager Association). Saya akan bersurat ke Presiden,” kata Ketua IHGMA NTB, sekaligus Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu. Kusnawan, Jumat, 4 September 2026.
Diketahui, gangguan pasokan air bersih di Gili Trawangan terganggu. Dampaknya, operasional hotel terganggu, sekaligus mengancam citra Gili Trawangan sebagai destinasi wisata internasional.
Lalu Kusnawan, mengatakan pasokan air bersih terganggu di saat sedang memasuki hight session atau tingginya tingkat hunian hotel memasuki musim ramai.
Menurutnya, kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sebelumnya, namun pelaku usaha masih dapat menyiasatinya. Persoalan menjadi semakin serius ketika pasokan air benar-benar terhenti sejak Kamis (3/9) sekitar pukul 00.00 WITA.
Pelaku usaha pun mulai mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan air. Sebagian pengusaha mendatangkan air dari daratan (membeli air galon). Ada pula yang memanfaatkan air kolam renang yang kemudian diolah kembali menggunakan filter untuk kebutuhan tertentu.
Imbauan untuk menghemat air yang disampaikan pengelola layanan air dinilai tidak realistis.
“Tidak mungkin setiap tamu disuruh ngirit. Apa yang mau dihemat kalau stoknya memang tidak ada?” katanya.
Kusnawan menegaskan, persoalan air bersih tidak hanya menyangkut kepentingan bisnis hotel, tetapi juga keberlangsungan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata internasional. Dari sisi bisnis, menurutnya, gangguan air selama satu jam saja sudah dapat memengaruhi pelayanan hotel. Apalagi jika berlangsung berhari-hari.
Sementara dari sisi destinasi, ia menilai sangat ironis jika kawasan pariwisata strategis nasional (KSPN) ini justru tidak memiliki kepastian pasokan air bersih.
Kusnawan mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Lombok Utara, Gubernur NTB, serta Kepala Dinas Pariwisata NTB terkait persoalan tersebut.
“Karena ini bukan hanya persoalan destinasi. Kita kesampingkan dulu pariwisatanya. Dasar yang dibutuhkan rakyat adalah air,” tegasnya.
Menurutnya, Gili Trawangan juga memiliki status dan kepentingan yang kompleks, mulai dari kawasan konservasi laut hingga kawasan pariwisata internasional. Karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus memiliki persepsi serta kebijakan yang sejalan.
Persoalan air bersih di kawasan Tiga Gili bukan persoalan baru. Masalah tersebut bahkan telah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun lalu, termasuk pada era Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Karena itu, ia mempertanyakan mengapa persoalan mendasar seperti air bersih belum menjadi prioritas dalam pengembangan destinasi wisata unggulan.
Jika persoalan tidak segera mendapatkan kepastian penyelesaian, Kusnawan memastikan pihaknya akan menyampaikan aspirasi secara langsung ke pemerintah pusat.
“Kami akan bersurat ke Presiden,” tegasnya.
Sebelumnya, layanan air bersih di Gili Trawangan, mengalami gangguan serius terjadi karena sistem penyediaan air bersih seawater reverse osmosis (SWRO) masih dalam proses penyesuaian operasional transisional, termasuk aspek teknis, perizinan, dan pengendalian lingkungan.
Manajer Hubungan Langganan PDAM, Abdul Kadir Jaelani, melalui keterangan resmi pada Kamis (3/9/2026), mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, PT TCN, dan instansi terkait tengah melakukan penanganan.
PDAM belum dapat memastikan kapan layanan air bersih akan kembali normal. PDAM mengimbau hotel dan restoran di kawasan Gili Trawangan untuk melakukan penghematan air secara ketat. (bul)
