Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H Mohan Roliskana menyerukan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi mau Kabupaten/Kota se-NTB yang berasal dari Fraksi Partai Golkar agar mematuhi arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Hal itu disampaikan H. Mohan Roliskana sebagai bentukan penegasan komitmen Partai Golkar NTB dalam mendukung pemberantasan korupsi. Serta untuk menjaga agar anggaran pokir dijalankan sesuai mekanisme dan tepat sasaran.
“Pokir itu amanahnya besar. Pokir adalah instrumen yang sepenuhnya legal dan memiliki dasar hukum resmi. Merupakan amanat institusi yang berfungsi sebagai jembatan untuk memasukkan aspirasi masyarakat (hasil reses anggota dewan) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujar Mohan
“Pokir itu suara rakyat yang dititipkan lewat anggota DPRD. Jadi jangan sampai niat dan tujuannya baik malah menjadi masalah. KPK menyoroti Pokir bukan tanpa alasan. KPK memotret secara terbuka dinamika pokir di semua daerah di NTB. Dan disampaikan posisi kerentanan terhadap praktik korupsi. Ini tentu menjadi early warning, agar kita lebih prudent,” ucap sambungnya.
Diketahui bahwa KPK telah memberikan atensi terkait potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD atau yang di kenal dengan “Pokir” yang disampaikan dalam rapat kordinasi KPK dengan Gubernur, Bupati/Walikota bersama Ketua DPRD se NTB yang dilaksanakan di Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis, 4 Agustus 2026 lalu.
Maka sebagai wujud semangat dan komitmen menciptakan tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Partai Golkar NTB menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi partai golkar DPRD NTB dan seluruh anggota fraksi golkar DPRD di tingkat kabupaten maupun kota.
Pertama bahwa setiap pengusulan pokok pokok pikiran (pokir) DPRD harus melalui mekanisme resmi di dalam sistem e-planning. Tidak ada istilah pokir siluman atau usulan-usulan di luar sistem.
Kedua setiap pengusulan pokir DPRD harus berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berbasis aspirasi saat reses. Tidak keluar dari garis itu, termasuk dilaksanakan lintas dapil.
Ketiga setiap usulan Pokir wajib lolos verifikasi teknis dari OPD terkait. Tidak sesuai standar? Jangan menekan OPD teknis untuk mengeksekusi program yang tidak memenuhi standar.
“Teman-teman di DPRD khususnya fraksi Partai Golkar NTB disetiap jenjang, mari kita jadikan Pokir sebagai bukti kerja kita untuk rakyat. Kita jaga kepercayaan rakyat, jaga semangat integritas,” kata Wali Kota Mataram itu pada Minggu (6/9).
“Ini satu instrumen penting, menjadi jantung kepercayaan untuk mengikat kepercayaan rakyat terhadap partai. Kita jaga etika organisasi dan jangan ada moral hazard yang berdampak terhadap citra partai Golkar,” sambung Mohan memberikan pesan kepada seluruh anggota fraksi partai Golkar se NTB. (ndi)
