Tanjung (Suara NTB) – Kepala Desa Tanjung, Budiawan,. SH., melempar wacana adanya Kelurahan Tanjung, di mana ibu kota pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini berada. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat di desanya, untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi agar usul tersebut dapat diproses lebih cepat oleh pemerintah daerah.
“Pusat pemerintahan di Tanjung tetapi (status pemerintah desa) masih desa. Kita sudah menjadi masyarakat urban,” ujarnya di sela-sela Perayaan HUT ke-131 Desa Tanjung di Lapangan Tata Tunaq Berkah, Sabtu (5/9).
Budiawan pada kesempatan tersebut mengusulkan, kawasan tengah di Desa Tanjung, dapat diusulkan sebagai kelurahan. Meliputi, dusun-dusun di sekitar pusat pemerintahan, Karang Strus, Karang Subagan, termasuk Gubuk Baru di mana Kantor Desa Tanjung berada. Kawasan ini menurut dia, paling representatif untuk diarahkan menjadi kelurahan.
Perubahan status tersebut tidak berarti menghilangkan identitas Desa Tanjung di usia 131 tahun. Adanya pemerintahan desa berstatus kelurahan menjadi penguat dalam penyesuaian tata kelola pemerintahan, tata kelola kawasan, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Entitas desanya tidak hilang. Desa Tanjung tetap ada dengan usia yang sudah sangat matang. Tetapi mari bersama-sama kita saling dukung, kita bentuk satu kelurahan baru di Tanjung ini,” ajaknya.
Ia menyadari, perubahan status pemerintahan desa dapat direspons pemerintah setelah adanya aspirasi masyarakat tetap. Oleh karena itu, ia berharap seluruh unsur masyarakat di Desa Tanjung, baik anggota legislatif, pejabat pemerintahan yang berdomisili di Desa Tanjung, tokoh agama, tokoha masyarakat, berbagai organisasi masyarakat dengan ragam aktivitas dan usaha, dapat bersatu mendorong gagasan tersebut.
Sementara, Bupati Lombok Utara, yang diwakili Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB PMD Lombok Utara, Atmaja Gumbara, S.P., ME., tak membantah gagasan Pemdes Tanjung tersebut cukup progresif. Pihaknya di OPD teknis juga sedang melakukan kajian terkait adanya kelurahan di ibu Kota Tanjung.
Atmaja menyatakan, perubahan status pemerintahan dari desa menjadi kelurahan sarat manfaat bagi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur melalui Kelurahan juga lebih terkontrol.
“Sedang dilakukan kajian untuk pembentukan kelurahan. Mudah-mudahan nanti dengan dibentuknya kelurahan juga akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dari sisi salah satunya yaitu infrastruktur,” katanya.
Diakuinya, Desa Tanjung memiliki letak strategis untuk diubah statusnya menjadi kelurahan. Pelayanan pemerintahan kelurahan oleh ASN turut menjadi representasi pelayanan maupun citra Kabupaten di mata masyarakat luar kabupaten. (ari)
