Selong (Suara NTB) – Sebanyak 127 desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga kini belum memiliki lokasi pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan KDKMP di daerah tersebut.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP di wilayah Kabupaten Lotim yang digelar Pemda Lotim bersama jajaran terkait di Aula Kodim 1615 Lotim, Senin (7/9).
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menegaskan seluruh desa/kelurahan harus segera memiliki KDKMP. Menurutnya, gerai tersebut merupakan aset penting yang dibangun pemerintah untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat.
“Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi untuk kita selesaikan bersama. Saya atas nama Pemerintah Daerah berharap agar semua desa/kelurahan di Lombok Timur harus segera memiliki KDKMP,” tegas Haerul.
Ia menilai pembangunan gerai KDKMP merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa. Terlebih, pembangunan tersebut mendapat dukungan anggaran pemerintah hingga Rp1 miliar.
“Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh pemerintah dengan dana Rp1 miliar. Maka harus kita manfaatkan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi tersebut, dari total 254 desa/kelurahan di Lotim, sebanyak 101 gerai KDKMP tengah dalam proses pembangunan, sedangkan 26 gerai telah rampung 100 persen.
Dengan demikian, masih terdapat 127 gerai KDKMP yang belum dibangun, atau sekitar 50 persen dari total 254 desa/kelurahan di Lombok Timur.
Salah satu persoalan utama yang menyebabkan pembangunan belum dimulai adalah ketersediaan lahan yang belum memenuhi persyaratan, terutama lokasi yang dinilai kurang strategis atau tidak berada di kawasan yang mudah diakses masyarakat.
Bupati Iron mengatakan terdapat sejumlah opsi yang dapat ditempuh pemerintah desa untuk mengatasi persoalan lahan. Di antaranya memanfaatkan tanah pecatu, melakukan tukar guling tanah pecatu apabila lokasinya tidak strategis, menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah Lombok Timur, serta memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi.
Sementara itu, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan, keterlambatan pembangunan KDKMP di sejumlah desa/kelurahan bukan disebabkan proyek mangkrak, melainkan karena pembangunan di lokasi tersebut memang belum dimulai.
Untuk pembangunan tahap II, sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen. Kemudian 15 titik berada pada progres 91–99 persen, 20 titik mencapai 81–90 persen, sedangkan 68 titik masih berada pada progres 71 persen ke bawah.
Dandim juga memaparkan sebaran 127 KDKMP yang belum terbangun di sejumlah kecamatan. Kecamatan Sakra Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 20 desa yang belum memiliki gerai KDKMP.
Selain pembangunan fisik, KDKMP yang telah selesai juga akan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana. Untuk unit yang telah mencapai progres 100 persen, terdapat 17 item sarpras yang akan diterima. Sarpras tersebut antara lain truk, mobil pick-up, motor roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, hingga kipas.
Hadiyansyah menjelaskan, pengadaan dan distribusi sarpras tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat secara bertahap.
“Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat,” jelasnya.
Menurutnya, terdapat dua kendala utama yang sempat dihadapi dalam pembangunan KDKMP, yakni adanya klaim atau pengakuan lahan oleh ahli waris serta ketidaksetujuan sebagian masyarakat.
Persoalan klaim lahan oleh ahli waris, kata dia, telah dimediasi dan diselesaikan. Begitu pula persoalan penolakan masyarakat terkait penggunaan lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga. (rus)
