Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) menargetkan pembenahan tata kelola sampah yang lebih progresif pada 2027. Salah satu langkahnya dengan menghidupkan kembali Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R agar desa dan masyarakat memiliki peran lebih besar dalam mengurangi sampah yang berakhir di TPA.
“TPS 3R kita harus kita hidupkan kembali sehingga ada partisipasi desa-desa dan masyarakat untuk mengelola TPS 3R. Paling tidak sampah yang akan ke TPA bisa kita tekan sedikit karena TPS 3R bisa berfungsi,” kata Wabup ditemui saat menyerahkan armada sampah di Desa Perampuan, Selasa (8/9/2026).
Wabup mengatakan, Pemkab lobar menyiapkan empat unit dump truck untuk mendukung pengelolaan sampah pada 2026. Satu unit telah dialokasikan melalui APBD murni, sementara tiga unit lainnya dianggarkan melalui APBD Perubahan.
Sementara itu, Kepala DLH Lobar, M. Busyairi menyebut jumlah TPS3R yang perlu diaktifkan kembali atau reaktivasi sebanyak delapan titik.
Untuk mengaktifkan kembali TPS3R tersebut, pihaknya sudah menganggarkan pada APBD perubahan ini untuk membeli peralatan pendukung operasionalnya. “Kami anggarkan Rp25 juta untuk satu TPS3R, itu untuk membeli alat pencacah plastik. Harapannya nanti setelah beroperasi kita secara bertahap akan anggarkan untuk membeli peralatan yang lain,” imbuhnya.
Selain itu, yang paling penting mengaktifkan kelembagaan yang mengelola TPS3R tersebut. Sementara itu, salah satu TPS3R yang tidak beroperasi berada di Desa Midang, Kecamatan Gunungsari. Pemerintah Desa (Pemdes) setempat terpaksa menutup tempat TPS3R itu, karena tidak ada aktivitas pengolahan sampah.
Kepala Desa Midang, Samsudin, S.Sos., mengatakan, pihaknya menutup TPS3R sekitar tanggal 25 Januari 2026 lalu. “Alasannya, karena sudah tidak ada pengolahan,” kata dia.
Terkait penutupan TPS3R ini sudah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Malah kata dia, TPS3R itu akan mendapatkan bantuan rehabilitasi dan mesin pencacah dari DLH, tetapi pihaknya menolak.
Ditambah lagi bantuan yang diperoleh desa berupa empat mesin pencacah dari Dinas PMD NTB pun tidak dimanfaatkan di TPS3R tersebut. “Alat-alatnya masih di situ,ada yang hilang, tapi saya minta sama pengurusnya catat sebagai aset desa, tidak boleh hilang,” ujarnya.
Saat ini kondisi bangunan TPS3R itu menganggur, tak terpakai. Lokasi itu pun dimanfaatkan pihaknya untuk peternakan kambing program ketahanan pangan desa untuk ternak kambing.
Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, terdapat 13 TPS3R yang dibangun di Lobar. Delapan unit kondisinya mati suri dan lima TPS3R yang dibangun di bawah tahun 2000 peralatannya sudah tidak ada, karena hilang dicuri.Kalau dirata-ratakan anggaran pembangunan satu TPS3R Rp500 juta, maka belasan TPS3R tersebut menelan biaya Rp6-6,5 miliar.
TPS-3R ini dibangun Pemprov NTB atau Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB. Belum berfungsinya TPS3R ini dipicu sejumlah kendala, di antaranya dari internal pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan peralatan yang hilang. (her)
