Dompu (Suara NTB) – Komisi I DPRD Kabupaten Dompu mengkritisi lambannya pengisian jabatan sekretaris daerah. Pengangkatan Penjabat Sekda yang dilantik 3 Desember 2025 lalu dinilai telah melewati batas waktu dalam ketentuan perundang-undangan.
Persoalan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Dompu dari Fraksi NasDem, Imansyah, dalam rapat paripurna DPRD Dompu, Selasa (8/9). Ia menilai legalitas Pj Sekda penting dipastikan, mengingat Sekda memiliki posisi strategis sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akan membahas anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Sesuai peraturan perundang-undangan, Pj Sekda diangkat tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan berikutnya apabila Sekda definitif belum terisi. Artinya maksimal enam bulan,” katanya.
Sementara, Khairul Insyan telah menjabat sejak 3 Desember 2025 atau telah lebih dari enam bulan. Kondisi ini, menurut Imansyah, menjadi pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada publik, terutama karena menyangkut administrasi pemerintahan dan pembahasan anggaran daerah.
Selain itu, Komisi I mempertanyakan belum dilantiknya 11 pejabat hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Padahal, seluruh tahapan seleksi telah selesai dan panitia seleksi telah menyerahkan hasilnya kepada pejabat pembina kepegawaian sejak akhir Juli 2026.
“Percepatan rotasi dan mutasi ini menjadi bagian penting dalam kemajuan Dompu,” tegasnya.
Imansyah mengatakan, Komisi I sengaja menyampaikan persoalan tersebut dalam forum paripurna, agar proses administrasi pemerintahan dapat diketahui masyarakat dan media.
“Kenapa kami sampaikan dalam ruangan ini, karena kami tahu kesibukan Pak Bupati, kami tahu kesibukan pimpinan. Jadi pembahasan-pembahasan ini harus melalui momen paripurna, supaya masyarakat dan media bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai aturan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., menjelaskan, kekosongan Sekda definitif bukan hanya terjadi di Kabupaten Dompu. Bahkan, Pemprov NTB disebut telah mengalami kekosongan jabatan lebih dari satu tahun.
Bambang mengakui telah diterbitkan dua kali SK penunjukan Pj Sekda. Namun, menurutnya, terdapat diskresi dalam kondisi tertentu yang memungkinkan Pj Sekda tetap melaksanakan tugasnya.
“Memang dua kali SK penunjukan Pj Sekda. Namun ada diskresi-diskresi tertentu, di waktu-waktu tertentu tidak memungkinkan kita ganti,” katanya.
Bupati menegaskan, Pemkab Dompu telah memulai tahapan seleksi sekda dengan menyurati Gubernur NTB dan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi. Seleksi Sekda, kata dia, harus dilakukan secara tersendiri dan tidak dapat digabung dengan seleksi JPTP lainnya.
Karena itu, setelah 11 pejabat hasil seleksi terbuka dilantik, Pemkab Dompu akan melanjutkan proses seleksi Sekda definitif.
“Karena waktu yang tidak seberapa (kekosongan) ini, maka ada diskresi yang diminta Bupati kepada Pak Gubernur untuk dilanjutkan dulu Sekda hari ini. Insyaallah, sah demi hukum,” tegasnya.
Bambang memastikan keputusan tersebut tidak diambil sepihak. Pemkab Dompu, kata dia, telah berkonsultasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. “Karena kami tidak berani mengambil keputusan ini tanpa berkonsultasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Sementara terkait 11 JPT Pratama hasil seleksi terbuka, Bupati memastikan seluruh proses telah rampung. Pelantikan 11 pejabat tersebut dijadwalkan Jumat (11/9).
Bambang mengakui pelantikan sempat molor karena dirinya tidak ingin hanya mengisi 11 jabatan tersebut. Saat ini, lebih dari 30 jabatan eselon III dan lebih dari 80 jabatan eselon IV yang masih kosong.
“Walaupun tidak diisi semua, paling tidak setengahnya diisi,” katanya.
Untuk itu, Pemkab Dompu melalui Baperjakat melakukan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) untuk memastikan pengisian jabatan sesuai kebutuhan organisasi.
“Sehingga paripurna dalam rangka akselerasi perjalanan OPD ini, dilengkapi dengan bidang-bidang teknisnya. Ini yang kami lakukan hari ini,” jelasnya. (ula)
