Mataram (Suara NTB) – Wilayah Provinsi NTB diprediksi akan mengalami kekeringan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan sejumlah wilayah telah mengalami kekeringan parah hingga krisis air bersih. Sebab itu pemerintah daerah diminta mulai memetakan penanganan dampak kekeringan tersebut.
Pantauan disejumlah tempat, bantuan pasokan air bersih mulai didistribusikan. Namun langkah tersebut dinilai hanya sebatas solusi sesat, dan tidak menyelesaikan masalah. Karena itu pemerintah diharapkan punya langkah strategis jangka panjang.
Anggota Komisi V DPR RI dari dapil pulang Lombok, H Abdul Hadi mengatakan bahwa bantuan air bersih melalui sistem dropping tidak bisa menjadi solusi permanen. Sebab, distribusi air membutuhkan biaya yang cukup besar apabila dilakukan secara terus-menerus.
Karena itu, diperlukan solusi jangka panjang untuk memastikan kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah pembangunan sumur bor. Namun, pembangunan sumur bor harus didahului kajian untuk memastikan keberadaan sumber air tanah di wilayah tersebut.
“Kalau memang tidak ada sumber mata air yang bisa ditampung, solusinya adalah sumur bor,” ujarnya. Selain sumur bor, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dari Kementerian Pekerjaan Umum juga dapat menjadi alternatif. Nilai program tersebut disebut dapat mencapai sekitar Rp 500 juta.
Nantinya, fasilitas yang dibangun diharapkan dapat dikerjakan sekaligus dikelola oleh masyarakat. Namun demikian, Abdul Hadi mengingatkan persoalan pemeliharaan menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit fasilitas Pamsimas yang kurang terawat setelah dibangun.
Karena itu, masyarakat harus memiliki komitmen untuk mengelola sekaligus membiayai kebutuhan operasional fasilitas tersebut. “Pengelolaannya hampir mirip dengan PDAM. Syaratnya Pamsimas masuk desa itu tidak terjangkau jaringan PDAM,” jelasnya.
Untuk memastikan potensi pembangunan sumur bor, pihaknya mendorong dilakukan pengecekan geolistrik. Kajian tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat cekungan air tanah yang memungkinkan untuk dieksploitasi. Sebab, tidak semua wilayah memiliki cadangan air tanah yang layak. “Kalau ada, itu bisa. Tetapi kalau tidak ada airnya, tidak bisa dibangunkan sumur bor. Ada juga air yang asin,” katanya.
Karena itu politisi PKS tersebut berharap pemerintah tetap memberikan dukungan selama solusi permanen belum terwujud. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh menunggu sampai sumber air baru ditemukan. “Selama belum ada titik temu pasokan airnya, pemerintah harus membantu penyediaan air,” pungkasnya. (ndi)
