Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB asal Kabupaten Lombok Utara kompak mendorong pemerintah daerah untuk memikirkan solusi permanen untuk menyediakan pasokan ari bersih ke tiga Gili yakni Trawangan, Meno dan Ari (Tramena).
Anggota DPRD NTB asal KLU, Sudirsah Sujanto mengatakan bahwa persoalan air bersih di tiha Gili tersebut sudah menjadi keluhan klasik yang terus berulang. Untuk itu, penanganannya tidak boleh hanya berfokus pada solusi jangka pendek.
“Air bersih ini adalah kebutuhan dasar masyarakat, di samping merupakan urat nadi pariwisata kita. Persoalan ini terus-menerus dikeluhkan, sehingga harus ada solusi serius dan permanen dari pemerintah,” ujar Sudirsah pada Rabu (9/9).
Terkait langkah yang telah diambil, Sudirsah menanggapi positif hasil rapat koordinasi antara Penjabat Gubernur NTB, Bupati KLU, serta jajaran Forkopimda yang memutuskan untuk menggunakan langkah diskresi
Kebijakan diskresi tersebut rencananya akan berjalan selama enam bulan guna memenuhi ketersediaan air darurat bagi warga dan pengusaha hotel.
Namun, politisi partai Gerindra itu mengingatkan bahwa masa diskresi selama enam bulan ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Utara untuk merumuskan skema solusi jangka panjang. Solusi tersebut juga diharapkan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
“Di tengah masa diskresi ini, kita harus mencari skema jangka panjang. Jangan sampai solusi yang diambil justru merusak lingkungan, seperti melakukan pengeboran air tanah secara masif yang berpotensi merusak ekosistem,” terangnya.
Sebagai opsi solusi permanen, Sudirsah menyarankan pemerintah daerah untuk mengadopsi langkah inovatif yang pernah diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Timur pada tahun 2009 lalu.
“Pada 2009 lalu, Kementerian PU pertama kalinya di Indonesia memasang pipa bawah laut untuk mengatasi krisis air di Gili Ketapang, Probolinggo. Langkah tersebut berhasil dan membawa manfaat besar. Kenapa kita tidak belajar dan menerapkan teknologi pipa bawah laut serupa untuk Gili Trawangan?” tegasnya.
Karena itu dia mendorong Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Utara untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna merealisasikan skema pipa bawah laut tersebut.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD NTB asal KLU, Raden Nuna Abriadi. Dia menekankan solusi jangka panjang untuk mangatasi krisis air bersih di tiga Gili tersebut.
Dia menyampaikan dua opsi yakni pertama, penyediaan air melalui jaringan pipa bawah laut yang terhubung dengan perusahaan daerah air minum. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran besar sehingga menurutnya tidak cukup jika hanya mengandalkan APBD. “Harus dengan APBN, harus ada bantuan juga dari pemerintah pusat, sebab pembiayaannya sangat tinggi,” jelasnya.
Opsi kedua adalah menggunakan teknologi penyulingan air laut atau desalinasi seperti yang telah diterapkan di Gili Meno. Namun, penerapan teknologi tersebut harus mengikuti seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Sembari menunggu solusi permanen, pemerintah diminta menyiapkan langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan wisata tersebut.
Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah memasok air menggunakan mobil tangki dari daratan menuju kawasan Gili Tramena. “Untuk jangka pendeknya mungkin dengan tangki, air diangkut menggunakan kendaraan tangki. Itu salah satu solusi,” pungkasnya. (ndi)
