Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, meminta pemerintah daerah untuk segera membuka perencanaan dan masterplan jelang konstruksi proyek tambang di Blok Dodo Rinti yang akan dilakukan PT Amman Mineral.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk membuka perencanaan, masterplan dan roadmap penyiapan jelang beroperasinya tambang Dodo Rinti yang akan dilakukan PT Amman Mineral tahun 2027 mendatang,” kata Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sukiman K, kepada Suara NTB, Kamis (10/9).
Ia melanjutkan, persiapan ini harus menjadi atensi pemerintah dan dibuka ke publik,agar tidak menimbulkan persoalan. Pasalnya, proses konstruksi mulai di tahun 2027, sehingga masyarakat Sumbawa diakomodir sebagai pekerja maupun hal lainnya. Saat ini kata dia, pihaknya belum mendapatkan informasi secara detail terkait rencana detail yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Ia tidak menginginkan masyarakat Sumbawa tidak mendapatkan apa-apa di perusahaan tersebut, baik itu tenaga kerja maupun hal lainnya.
“Kita tidak ingin persoalan di Sumbawa Barat terjadi di Sumbawa, sehingga kita minta pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis sebelum menjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ucapnya.
Ia sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan atensi khusus terkait persoalan ini. Pemerintah daerah bersama DPRD dan PT Amman Mineral diminta duduk bersama membahas persoalan terutama kaitannya dengan kesiapan tenaga kerja lokal yang dimiliki oleh daerah. Menurutnya,penguatan tenaga lokal harus betul-betul di kawal pemerintah, warga lokal tidak menjadi penonton di rumah sendiri.
“Keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas. Jangan sampai persoalan ini menjadi bom waktu di kemudian hari dan mengganggu iklim investasi,” ucapnya.
Pihaknya tetap akan mendukung penuh tenaga kerja lokal menjadi prioritas untuk bekerja baik itu sektor pertambangan maupun sektor usaha lainnya, untuk mendapatkan porsi tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain.
“Pastilah itu karena kita tidak mau seperti yang terjadi di daerah lainnya yang bisa menjadi konflik di kemudian hari. Karena tenaga kerja lokal menjadi penonton,” tukasnya. (ils)
