Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat tidak menyikapi secara berlebihan wacana pemindahan pembayaran gaji atau payroll aparatur sipil negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Wacana tersebut saat ini masih menjadi dinamika di tingkat pemerintah pusat dan belum jelas kapan akan diterapkan. Sejumlah BPD di Indonesia sebelumnya telah menyampaikan keberatan karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi bisnis perbankan daerah.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Izuuddin Mahili, mengatakan Pemprov NTB melihat perkembangan tersebut secara tenang dan konstruktif. Menurutnya, Bank NTB Syariah bersama asosiasi dan BPD se-Indonesia telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat terkait keberlanjutan peran strategis bank daerah.
“Ini dinamika yang perlu kita sikapi dengan tenang dan konstruktif. Bank NTB Syariah bersama asosiasi dan BPD se-Indonesia telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat,” ujarnya di Mataram, Minggu, 13 September 2026.
Izuuddin mengatakan Pemprov NTB tetap optimistis terhadap kekuatan dan prospek Bank NTB Syariah. Menurutnya, bank milik daerah tersebut memiliki basis nasabah yang kuat sekaligus ruang pengembangan bisnis yang masih luas.
Ia menyebutkan, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemprov NTB terus mengupayakan agar pengelolaan payroll ASN dapat semakin optimal. Saat ini, porsi payroll ASN di Bank NTB Syariah disebut telah berada di kisaran 40 persen lebih.
“Kalau soal kekuatan Bank NTB Syariah, kami yakin dan optimistis. Justru ini menjadi bagian yang terus kami perkuat. Melalui SIPD, kami mengupayakan agar pengelolaan payroll ASN dapat semakin optimal,” katanya.
Meski memiliki porsi ASN yang cukup besar, Izuuddin menegaskan Bank NTB Syariah tidak boleh hanya bergantung pada segmen tersebut. Karena itu, bank daerah ini juga didorong terus memperkuat dan mendiversifikasi bisnis, terutama pembiayaan sektor produktif serta bisnis ritel (retail funding).
Menurutnya, penguatan tersebut penting untuk memperluas basis nasabah dan sumber dana Bank NTB Syariah. Dengan demikian, struktur bisnis bank tidak hanya bertumpu pada satu segmen dan lebih siap menghadapi perubahan kebijakan di sektor perbankan.
“Jadi, kami tidak ingin bank hanya bergantung pada segmen ASN. Karena itu, kami dorong penguatan pembiayaan sektor produktif sekaligus pengembangan bisnis ritel, khususnya retail funding. Jadi, basis bisnisnya semakin luas dan kuat,” ujarnya.
Izuuddin optimistis langkah tersebut akan membuat Bank NTB Syariah semakin tangguh menghadapi berbagai dinamika ke depan. Karena itu, wacana perubahan pengelolaan payroll ASN dinilai tidak perlu disikapi secara berlebihan, melainkan menjadi momentum untuk terus memperkuat fundamental dan daya saing bank daerah. (bul)
