Jakarta (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas sejumlah kebijakan dan program pembangunan yang dinilai memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar di Jakarta, Kamis (17/9), Provinsi NTB meraih tiga penghargaan pada tiga kategori.
NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, serta Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan dan Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan rasa syukur atas apresiasi tersebut. Menurutnya, tiga penghargaan itu menjadi refleksi atas kebijakan yang selama ini diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat NTB.
“Alhamdulillah, kali ini kami mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Gubernur.
Dari penghargaan tersebut, NTB juga memperoleh dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar. Anggaran tersebut mencakup program bedah rumah sebesar Rp6 miliar untuk 300 rumah, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Gubernur menilai penghargaan tersebut tidak semata-mata menggambarkan hasil akhir pembangunan, melainkan menunjukkan bahwa NTB telah memiliki arah kebijakan yang dinilai kuat pada tiga isu tersebut.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” jelasnya.
Pada program pembangunan 3 juta rumah, Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov NTB memberikan perhatian besar terhadap program bedah rumah, khususnya di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, persoalan hunian menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan ekstrem. Karena itu, intervensi terhadap kualitas rumah masyarakat menjadi bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” katanya.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi dapat menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Di sektor pendidikan, Gubernur mengatakan Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB. Salah satunya melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket, yakni memberikan kesempatan kepada kepala sekolah dengan kinerja terbaik untuk ditempatkan di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” jelas Gubernur.
Ia menegaskan, apresiasi Kemendagri menjadi pemacu agar kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan capaian konkret sesuai target yang telah ditetapkan.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari tiga pilar yang menjadi fokus pembangunan NTB.
Pilar pertama adalah pengentasan kemiskinan, antara lain melalui program Desa Berdaya dengan fokus pada desa-desa yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem. Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan dapat turun menjadi satu digit pada 2030.
Pilar kedua adalah ketahanan pangan, sementara pilar ketiga adalah menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” kata Gubernur.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemberian apresiasi tersebut menjadi bagian dari upaya melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Selain itu, Kemendagri memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Tito juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kemendagri untuk mengonsolidasikan kepala daerah bersama unsur Forkopimda dalam membahas agenda Indonesia Asri, termasuk penanganan sampah dan penataan lingkungan.
Ia berharap dukungan yang diperoleh pemerintah daerah melalui apresiasi tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, termasuk membantu wilayah yang terdampak bencana.
Apresiasi Kemendagri tersebut juga menjadi momentum bagi sejumlah kabupaten/kota di NTB untuk menunjukkan kinerja masing-masing.
Di kategori akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Kabupaten Sumbawa Barat meraih Terbaik 2 tingkat kabupaten. Pada tingkat kota, Kota Mataram meraih Terbaik 2 dan Kota Bima Terbaik 1.
Pada kategori akses pendidikan dan pelayanan pendidikan, Kabupaten Sumbawa Barat meraih Terbaik 3, Kota Mataram Terbaik 3, dan Kota Bima Terbaik 1.
Untuk kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Kabupaten Lombok Utara meraih Terbaik 3, sedangkan Kota Mataram menjadi Terbaik 1 tingkat kota.
Sementara pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, Kota Mataram meraih Terbaik 1 tingkat kota.
Capaian tersebut melengkapi penghargaan tingkat provinsi yang diraih NTB sekaligus menunjukkan kinerja pemerintah daerah di berbagai jenjang dalam memperkuat pelayanan dasar dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (r/ham)
