Mataram (Suara NTB) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah berpotensi ditutup permanen setelah menyebabkan ratusan siswa keracunan massal pada Jumat, 11 September 2026 lalu. Ditambah lagi, baru-baru ini Ombudsman RI NTB menemukan adanya kelalaian dapur berupa sarana prasarana (sarpras) yang kurang memadai.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Dr. H. Fathul Gani, mengatakan penutupan dapur merupakan kewenangan penuh Badan Gizi Nasional (BGN). Meski begitu, dengan adanya keracunan 300 lebih siswa itu, BGN bisa saja mengambil kebijakan untuk melakukan penutupan permanen, ditambah lagi kini dengan temuan Ombudsman, penutupan sementara selama 20 hari berpeluang ditambah.
“Kalau keracunan, SOP nya pasti disuspend. Kalau tutup permanen ya kita perlu lihat kasusnya. Pasti kan namanya orang masih trauma dengan kejadian menonjol, ya pasti butuh waktu untuk prosesnya,” ujarnya, Jumat (18/9).
Selain sarpras yang kurang memadai, temuan Ombudsman lainnya pada dapur MBG tersebut yaitu adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pengolahan makanan. Menyikapi hal ini, Fathul Gani mengaku belum membaca informasi resmi terkait temuan itu.
Namun, pihaknya mengatakan pasti akan menindaklanjuti segala temuan guna memastikan tak ada lagi kejadian menonjol di NTB. “Kalau memang tidak sesuai standar pasti harus berjuang untuk memenuhi standar Ini,” katanya.
Adanya kasus keracunan ini, pihak dapur terutama kepala dapur atau SPPI wajib melakukan evaluasi diri. Begitupun dengan tenaga organik BGN seperti ahli gizi, pengawas gizi, akuntan, hingga relawan harus melakukan mawas diri. Begitupun dengan mitra dan yayasan. “Semua komponen ini harus betul-betul menjalin komunikasi yang baik,” lanjutnya.
Sejak adanya kejadian menonjol pekan lalu, hingga kini siswa dikatakan masih menolak MBG dari dapur Batukliang tersebut. Sebagai langkah alternatif, Asisten I Setda NTB itu mengatakan data penerima manfaat akan dialihkan ke dapur lain. “Harapan kita penerima manfaat bisa terlayani dengan baik,” tambahnya.
Terhadap dapur, Fathul Gani meminta agar seluruh SPPG di NTB memaksimalkan potensi lokal. Mulai dari menu dan bahan makanan harus bersumber dari pangan lokal. Jangan sampai, katanya memberikan menu makanan yang berpotensi menyebabkan keracunan.
“Apa yang dihasilkan di lokasi setempat, itu yang diprioritaskan. Misalnya ada tahu, tempe buatan lokal. Ada telur, itu yang dijadikan menu utama. Tentu dengan pengolahan yang variatif,” terangnya.
Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso mengatakan sample tersebut masih dalam proses pengujian untuk mencari kandungan berbahaya, dalam makanan tersebut yang menyebabkan ratusan siswa mengalami keracunan.
“Lama pengujian maksimal 30 hari kerja, karena kami harus mencari penyebab kimia bahan berbahaya maupun logam berat dan mikrobiologi jenis-jenis mikroba yang menjadi penyebab keracunan,” katanya.
Yogi mengatakan lamanya proses tersebut disebabkan harus memastikan kandungan berbahaya dalam MBG tersebut, sehingga bisa mengganti penyebab utama para siswa mengalami keracunan.
“Mengapa cukup lama karena mencari logam-logam berat dan bahan berbahaya antara lain seperti Arsen, Timbal, Formalin, Boraks, Rhodamin B, E Colli dan lain-lain,” tambahnya belum lama ini.
Sebelumnya pada, Jumat (11/9/2026) lalu ratusan siswa di Kecamatan Batukliang terpaksa dilarikan ke Puskemas, karena mengalami keracunan usai menyantap MBG. Pada saat itu menu yang diberikan kepada para siswa berupa kulit lumpia, daging ayam cincang dan selada. Setelah insiden tersebut untuk sementara waktu operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dihentikan sementara waktu. (era)
