WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. H.M Zaini, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan keberadaan aparatur sipil negara (ASN) yang ada sebelum melakukan penambahan pegawai dalam jumlah besar. Penataan dan pembinaan pegawai dinilai perlu diintensifkan agar pelayanan publik berjalan maksimal tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
Zaini mengatakan, penambahan pegawai bukan perkara sederhana. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta persetujuan yang diperlukan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh pegawai yang tersedia dapat bekerja secara optimal sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Penambahan pegawai tentu berimbas pada fiskal daerah. Tidak segampang itu menambah pegawai, karena harus melihat kemampuan fiskal dan persetujuannya. Untuk sekarang ini, perlu penataan lebih ekstra,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada kekurangan tenaga kerja, tetapi juga mengevaluasi pemanfaatan sumber daya manusia yang telah tersedia. Penataan internal perlu dilakukan secara lebih intensif, termasuk memastikan setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Politisi Partai Demokrat ini menilai, optimalisasi pegawai menjadi penting di tengah keterbatasan anggaran daerah. Apabila penataan belum maksimal, penambahan pegawai justru berpotensi menambah beban anggaran tanpa diimbangi peningkatan kinerja.
Zaini menyoroti pentingnya pembinaan kepegawaian di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pimpinan OPD harus memastikan kedisiplinan dan kinerja bawahannya berjalan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai kita mengeluhkan kekurangan pegawai, sementara yang ada belum dimaksimalkan. OPD harus lebih maksimal lagi melakukan pembinaan terhadap kepegawaiannya,” tegasnya.
Selain itu, Zaini meyayangkan kabar, ada dua pejabat eselon II yang disebut jarang masuk kantor. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kedisiplinan aparatur. Pembinaan dan evaluasi terhadap pegawai, termasuk pejabat struktural, harus dilakukan secara konsisten.
Terkait rencana rekrutmen pegawai pada 2027, mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini menyebut pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perlu dilakukan secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah.
Anggota dewan dari dapil Selaparang ini berharap, penataan dan optimalisasi pegawai yang ada menjadi prioritas pemerintah sebelum mengambil kebijakan penambahan tenaga kerja. Dengan demikian, kebutuhan pelayanan publik dapat dipenuhi secara proporsional, efektif, dan sesuai kapasitas anggaran daerah. (fit)
