Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, M. Sidik mengungkap dugaan kesalahan data Desil DTSEN Pusat. Data ini dinilai banyak yang diduga salah sasaran sehingga warga yang berhak mendapatkan bantuan tidak masuk data desil. Sebaliknya warga yang mampu, masuk desil 1-5. Bahkan, ia sendiri selaku Kades mengaku berada di desil 3.
“Anehnya juga kepala desa, saya Kepala Desa Kuranji Dalang bisa masuk Desil 3,” ungkapnya penuh tanya, Kamis (24/9/2026).
Pihaknya pun mempertanyakan sistem atau mekanisme sehingga muncul data ini. Ia selaku pemimpin desa di tingkat yang paling bawah pun menjadi sasaran amarah warga yang kecewa dengan data desil ini.
Ia mengaku sering diprotes oleh warga akibat data desil ini. Bahkan, saat menghadiri pembagian beras, ia langsung diprotes warga. “Bahkan saya dicaci maki, ini yang membuat kami malu di desa karena desil ini,” keluhnya.
Menurutnya, sebelum pemerintah menurunkan program bantuan, seharusnya lebih dulu menyosialisasikan dan merapikan aturan yang menyertainya. Setelah itu, barulah bantuan digelontorkan ke masyarakat.
“Sehingga banyak warga protes, siapa yang diprotes? Kepala desa yang jadi sasaran,” tegasnya.
Hal ini terjadi karena kekesalan warga, akibat kecemburuan sosial, karena ada warga yang punya sawah berada di desil 3, tetapi yang tidak punya apa-apa sama sekali desil 7. Sementara pihak desa tidak punya kewenangan mengatur desil, sebab yang menentukan dari pemerintah pusat.
Untuk itu ia berharap agar pemerintah memperbaiki data desil ini. Ia juga meminta agar pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur pendistribusian bantuan bedasarkan aturan. Sebab pihak desa dan dusun yang lebih tahu kondisi warga. (her)
