Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB memproyeksi penderita Tuberkulosis di NTB mencapai 19 ribu orang. Sementara, anggaran penanganan penyakit Tuberculosis (TB) secara nasional di tahun 2027 mendatang kian merosot. Dari yang semula Rp5,19 triliun di tahun 2026, turun menjadi Rp3,17 triliun. Penurunan anggaran ini disoroti oleh Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene.
Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB, Lalu Hamzi Fikri, berharap skrining dini TBC di NTB bisa dibantu oleh APBN. Tahun ini, skrining dini TBC dialokasikan lewat anggaran kabupaten/kota. Fungsi Pemprov NTB dalam penanganan TBC, katanya hanya sebagai pembina.
“Tahun depan tentunya kita berharap sebenarnya anggaran dari pusat itu ada juga untuk skrining. Kalau di provinsi tentunya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kita lebih kepada aspek pembinaan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, selama ini anggaran dari pemerintah pusat cukup membantu penanganan TBC lewat skrining dan standar pelayanan minimal TBC di NTB. Anggaran penanganan TBC dari pemerintah pusat langsung masuk ke kabupaten/kota selaku yang memiliki kewenangan dalam melakukan skrining dini.
Hanya saja, untuk tahun depan, pihaknya belum mengetahui adakah alokasi anggaran untuk penanganan TBC melalui skrining oleh pusat ke daerah, terutama NTB.
“Ke depan ini kan anggaran dari pusat untuk tahun ini saja. Tahun depan tentunya kita berharap anggaran untuk skrining itu juga ada dari pusat,” katanya.
Meski prediksi kasus TBC di NTB mencapai 19 ribu orang, penemuan dan penanganan kasus TBC di NTB belum mencapai 60 persen. Baru sekitar 54 persen yang berhasil dideteksi dari total kasus penyakit menular tersebut. Karena itu, Pemprov mendorong agar penemuan kasus ini bisa mencapai 80 persen.
“Kalau pengobatan, yang kita temukan itu rata-rata pengobatannya bagus. Di atas 80 persen bisa diobati. Tapi tadi, masih kendala kita di stigmanya, orang tidak mau berobat, malu,” bebernya.
Ia mengungkapkan, untuk memastikan penemuan kasus TBC bisa 80 persen, pihaknya terus mendorong skrining TB di tingkat desa. Skrining tidak lagi hanya mengandalkan masyarakat yang datang untuk berobat, tetapi dilakukan dengan mendatangi kelompok masyarakat yang berisiko, termasuk hingga ke tingkat desa.
Menurutnya, pola penemuan kasus TB harus bergeser dari pendekatan pasif menjadi aktif. Salah satunya dengan memperluas skrining hingga ke desa-desa, termasuk wilayah dengan kemiskinan ekstrem. Penguatan skrining juga dilakukan dengan mengintegrasikan pemeriksaan TB dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Ditambah lagi, skrining mulai diperkuat dengan penggunaan rontgen portabel yang dapat dibawa ke lokasi masyarakat. Perangkat tersebut saat ini ditempatkan di Lombok Barat dan Lombok Timur.
“Dengan CKG juga dengan masifnya kita lakukan karena ada kenaikan sekitar 15 persen,” pungkasnya. (era)
