Giri Menang (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) menyorot keluhan masyarakat soal pelayanan kesehatan. Dewan mengingatkan pihak Dinas Kesehatan Lobar hingga rumah sakit agar jangan sampai keluhan ini terulang terus menerus di tengah bertambahnya anggaran untuk sektor kesehatan. Penambahan anggaran pelayanan kesehatan yang dialokasikan pada APBD Perubahan 2026 diharapkan juga berbanding lurus dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Hal ini juga sempat menjadi catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar saat rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2026, Selasa (29/9). Pihak dewan meminta pengalokasian APBD Perubahan harus betul-betul berorientasi pada hasil dengan memprioritaskan program-program berdampak langsung bagi masyarakat. Anggaran daerah perlu difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan/jembatan desa, pelayanan kesehatan dasar, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta penataan fasilitas umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh publik.
“Kami berharap nantinya dimaksimalkan pelayanan. Jangan sampai banyak lagi keluhan-keluhan yang kita terima dari masyarakat soal pelayanan,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali, saat dikonfirmasi, Rabu (30/9).
Menurutnya, untuk penambahan bidang kesehatan itu mencapai miliaran rupiah, baik untuk alat kesehatan maupun penunjang pelayanan kesehatan lainnya.
Meski tidak dipungkiri secara ideal pemenuhan kebutuhan alkes di rumah sakit belum maksimal, pihaknya berharap tidak mengendurkan semangat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Sebab, salah satu pelayanan kebutuhan dasar itu menjadi hak masyarakat.“Paling tidak bisa membantu untuk memaksimalkan pelayanan,” jelasnya.
Selain di bidang pelayanan kesehatan, pihaknya juga menyetujui usulan penambahan anggaran Universal Health Coverage (UHC) mencapai Rp10 miliar, sehingga total anggaran UHC tahun ini Rp70 miliar. Penambahan anggaran ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat Lobar dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Bahkan, Ketua DPC PPP Lobar ini meminta agar proses pengajuan UHC dapat disederhanakan tanpa mengurangi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pelayanan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas APBD Perubahan 2026 ini. Pada bidang sosial, pihaknya juga sudah mengusulkan adanya anggaran untuk rehabilitasi sosial termasuk rumah singgah untuk keluarga pasien yang mendampingi pengobatan di luar daerah.
Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, menegaskan arah prioritas APBD Perubahan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dan penanganan kebencanaan, termasuk di sana penambahan gaji guru PPPK Paruh Waktu dan UHC.
Beberapa program yang menjadi prioritas di antaranya di sektor pelayanan kesehatan, penambahan dana UHC dari Rp60 miliar menjadi Rp70 miliar, kemudian penambahan sejumlah alat kesehatan untuk rumah sakit umum daerah. (her)
