Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda memberikan teguran terbuka kepada sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang sering malas mengikuti agenda rapat paripurna DPRD NTB.
Teguran terbuka tersebut disampaikan langsung oleh Isvie dalam rapat paripurna DPRD NTB pada Selasa (6/10) malam kemarin. Pasalnya dalam rapat paripurna yang dipimpinnya itu, Isvie melihat rendahnya kehadiran kepala OPD.
“Mohon kiranya para pembina OPD untuk menghadiri rapat paripurna, kelihatan di DPRD Provinsi. Itu yang pertama,” ujar Isvie saat akan mengakhiri rapat paripurna penyampaian hasil evaluasi Mendagri atas APBD perubahan tahun 2026 itu.
Kondisi itu disayangkan Isvie. Terlebih, rapat paripurna merupakan salah satu agenda penting yang mempertemukan legislatif dan eksekutif, dalam pembahasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam catatan absen, dari 43 OPD lingkup Pemprov NTB, kurang dari 10 orang kepala OPD yang hadir dalam rapat paripurna DPRD NTB tersebut. Dia pun menekankan, kehadiran OPD dalam rapat bersama DPRD bukan sekadar formalitas. Kehadiran tersebut diperlukan agar pembahasan program, evaluasi, hingga persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dilakukan secara langsung dan efektif.
Karena itu pada kesempatan tersebut dia meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang dinilai belum mampu menjalankan kinerja dengan baik. Bahkan bila perlu ada pergeseran terhadap kepala OPD yang tidak mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.
“Yang kedua, dalam forum yang berbahagia kembali kami ulangi, perlu ada pergeseran OPD yang tidak bisa melaksanakan kinerja dengan baik,” serunya.
Isvie kemudian secara khusus menyoroti kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) NTB dan meminta untuk dievaluasi. Dia menilai kinerja OPD tersebut justru berpotensi mengganggu tujuan yang hendak dicapai Gubernur NTB.
“Dan kami melihat itu, yang paling utama adalah mengganggu apa yang menjadi tujuan Gubernur NTB adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan kerja pemerintah daerah harus diikuti dengan kemampuan OPD menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Dia mempertanyakan keberadaan kepala OPD apabila tugas dan fungsi utama yang menjadi tanggung jawabnya, tidak dapat dijalankan dengan baik.
“Ini penting bapak gubernur. Kita bekerja dan bergerak cepat, OPD-nya lamban dalam menjalankan tugasnya. Untuk apa dia kalau apa yang pokok-pokok tugas utamanya dari seorang kepala OPD tidak dijalankan. Mohon perhatian Bapak Gubernur. Ini perlu saya bicara,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menanggapi santai desakan evaluasi terhadap kinerja OPD. Menurut Iqbal, evaluasi terhadap kinerja OPD merupakan proses yang terus dilakukan Pemprov NTB, terlepas dari ada atau tidaknya permintaan dari pihak lain.
“Itu biasa. Evaluasi kan selalu kita lakukan. Diminta atau tidak diminta, disebut atau tidak disebut, sudah kita lakukan. Dan itu pasti nanti akan tercermin di dalam keputusan kita,” kata Iqbal (ndi)
