Sumbawa Besar (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa,Drs. H. Mohamad Ansori menekankan pentingnya angka data valid dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Ketidaksesuaian data berpotensi bias dalam upaya penanganan atau intervensi program dari pemerintah.
“Validitas data sangat penting untuk kita perhatikan. Dari data itu kita memiliki dasar dalam merumuskan kebijakan yang akan dilakukan nanti dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” kata Ansori, Selasa (13/10).
Ia menyebutkan, pendataan tidak hanya mencakup kondisi rumah dan kelayakan hunian masyarakat. Tetapi tidak kalah penting yakni terkait aspek sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Wabup mengharapkan seluruh perangkat daerah untuk memberikan data valid dan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan langkah nyata.
Ia menekankan upaya penurunan kemiskinan harus disertai solusi konkret yang mampu meningkatkan pendapatan,sehingga masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan.
“Kami berharap sinergi antar perangkat daerah harus lebih kuat sehingga penanganan kantong-kantong kemiskinan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB di bulan Oktober tahun 2025 jumlah penduduk miskin mencapai 75.532 kepala keluarga (KK) atau sekitar 245.570 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 48.254 jiwa termasuk jumlah kepala keluarganya dari 107.833 menjadi 75.532 KK.
Sementara itu, berdasarkan hasil pendataan beberapa kecamatan yang menjadi penyumbang tertinggi angka kemiskinan di Sumbawa. Yakni, Kecamatan Utan, Alas, Sumbawa, Labuhan Badas, Plampang, Labangka dan Lunyuk. Kantong-kantong ini akan menjadi atensi pemerintah untuk terus menekan angka tersebut terutama penduduk rentan miskin. (ils)
