Giri Menang (Suara NTB) – 400 keluarga di Lombok Barat (Lobar) berhasil keluar dari status kemiskinan ekstrem, sementara 350 keluarga lainnya kini tengah pendampingan. Program model graduasi ini difasilitasi oleh Yayasan Islamic Relief Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar.
Pemkab Lobar resmi menjalin kerja sama strategis dengan yayasan ini guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani langsung pada Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini di laksanakan diruang Jayengrana kantor Bupati Lobar.
Acara penandatanganan dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Lobar, H. Nurul Adha, serta dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Lobar. Dalam sambutannya, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha, menegaskan, kemitraan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam merangkul berbagai pihak demi mengikis angka kemiskinan ekstrem hingga ke titik terendah.
“Kehadiran Islamic Relief di Lobar sejak tahun 2013 merupakan bukti dedikasi yang patut diapresiasi. Kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan di atas kertas, melainkan langkah nyata kita bersama untuk mengangkat derajat saudara-saudara kita yang masih berada dalam kemiskinan ekstrem,” ujarnya
Berdasarkan data Pemkab Lobar, saat ini tercatat sekitar 2.700 jiwa masih berada dalam kategori miskin ekstrem. Pada 2026, Pemkab Lombok Barat menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mendekati 11,6 persen—sejalan dengan target Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 11,7 persen—guna mendukung pencapaian target nasional nol persen kemiskinan ekstrem.
Sebagai bagian dari komitmen penanganan indikator utama kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar siap mendukung penyediaan rumah layak huni sebanyak 200 unit per tahun selama tiga tahun ke depan.
Di sisi lain, Islamic Relief Indonesia sejauh ini telah memfasilitasi program model graduasi yang berhasil mengentaskan sekitar 400 keluarga dari kemiskinan ekstrem, sementara 350 keluarga lainnya kini tengah mendampingi secara intensif. Untuk sektor perumahan, lembaga ini telah menyelesaikan pembangunan 16 unit rumah layak huni dan sedang melanjutkan pembangunan 18 unit sisanya.
Guna memastikan seluruh program tepat sasaran, Nurul Adha juga menggarisbawahi pentingnya validitas data dan sinergi lintas OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.
“Data yang akurat adalah fondasi keberhasilan. Kita harus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak, tidak ada yang terlewat, dan tidak ada yang terduplikasi,” tegasnya.
Adapun strategi pengentasan yang dijalankan mencakup penanganan holistik, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, jaminan akses kesehatan melalui BPJS/UHC, dukungan pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat pascabencana dan mencegah mereka kembali jatuh ke jurang kemiskinan.
Melalui kemitraan ini, Islamic Relief Indonesia berkomitmen memperluas jangkauan program dan memobilisasi sumber pendanaan pendukung. Pemkab Lombok Barat pun membalas komitmen tersebut dengan menyiapkan forum koordinasi rutin serta menyempurnakan sistem data dan informasi daerah demi efektivitas program secara berkelanjutan. (her)
