Giri Menang (Suara NTB) – Banyak masyarakat miskin di desa-desa tidak menerima bantuan akibat persoalan desil. Warga miskin yang berhak menerima bantuan justru tidak masuk desil, sehingga berdampak pada bantuan sosial. Kondisi ini memicu kekhawatiran bagi kalangan kepala Desa (kades). Kades khawatir hal ini memicu kemiskinan baru di desa.
Kades Kediri Selatan, Edi Erwinsyah menyampaikan fakta lapangan pada penyaluran bantuan pangan (Bapnag). Banyak di antara warganya yang berhak mendapatkan bantuan justru tidak bisa diberikan bantuan karena persoalan perubahan desil. Dari awalnya desil 1 tiba-tiba berubah ke desil 6 dan desil 2 ke desil 7. Atau ada juga yang warga yang tidak masuk desil DTSEN atau desil 0.
“Dan jumlahnya banyak, terbukti warga kami yang tahun lalu mendapat bantuan, ada namanya di penerima bantuan tetapi sekarang tidak ada. Dengan alasan bersangkutan tidak masuk Desil (1-4) dan Desil 0,” katanya, Kamis (15/10/2026).
Hal ini menjadi kebingungan atau keheranan pihaknya dan para kades, tiba-tiba warga dianggap tidak masuk dalam desil sehingga tidak bisa menerima bantuan, padahal mereka layak menerima bantuan.
Terutama bagi lansia yang banyak tidak masuk desil, di satu sisi kondisinya secara faktual sangat layak dan berhak mendapatkan bantuan. Alasannya, karena kekurangan dari sisi administrasi. Pihaknya lantas mempertanyakan kenapa tidak ada konfirmasi ke desa, bahwa bersangkutan mengalami kekurangan administrasi. Jika itu diberitahu ke desa, tentu bisa secepatnya dilengkapi pihak desa untuk membantu warga yang berhak tersebut.
Koordinasi Kurang dalam Menyelesaikan Persoalan Desil di Lobar
Ia menilai selama ini kerja sama dan koordinasi dengan pihak desa kurang dalam menyelesaikan persoalan ini. “Harus diperkuat lagi antara Pemda dengan desa,” tegasnya.
Hal ini pun disampaikan dalam rapat dengan Dinsos dan BPS beberapa hari lalu sebagai bahan masukan ke depan. Kalau warga yang layak dan berhak dapat bantuan tetapi tidak diberikan akibat desil, tentu mereka tidak bisa mengangkat derajat hidupnya. Karena itu, mereka akan tetap jatuh miskin. “Ya, mereka akan tetap jatuh miskin kalau kita tidak ubah (desil) agar mereka dapat bantuan,” ujarnya.
Jumlah warga ini pun diakui banyak, termasuk di desanya mencapai puluhan KK. Mereka ini pun harus diubah desil-nya, yang tadinya Desil tinggi ke rendah sesuai dengan fakta lapangan. Termasuk bagi warga yang tidak punya Desil, artinya mereka tidak mendapatkan bantuan perlu diusulkan masuk Desil.
Namun di satu sisi, usulan perubahan desil ini butuh waktu karena prosesnya di pemerintah pusat. Pihaknya berharap persoalan ini harus segera diselesaikan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama warga tak mampu. “Mari duduk bersama selesaikan persoalan ini,” harap dia.
Pihaknya juga meminta agar data desil ini dievaluasi, sehingga warga yang harusnya mendapatkan bantuan bisa diakomodir. Karena perubahan desil yang tidak sesuai fakta lapangan ini merugikan warga tak mampu yang betul-betul menumbuhkan.
Verifikasi Desil 0 untuk Atasi Persoalan Desil
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten (Dinsos dan PPPA) Lobar, Arief Suryawirawan menyampaikan, pihaknya melakukan verifikasi dan validasi DTSEN Desil 0 sebagai upaya untuk mengatasi persoalan ketidaklengkapan data masyarakat yang berpotensi menyebabkan warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial belum terakomodasi.
Arief menjelaskan, sekitar 18 ribu KK saat ini menjadi sasaran verifikasi karena belum memiliki klasifikasi desil akibat data yang belum lengkap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan exclusion error, yaitu keadaan ketika masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan belum tercakup dalam penetapan penerima manfaat.
“Melalui kegiatan verifikasi dan validasi ini, kami berharap data masyarakat dapat diperbaiki dan dilengkapi sehingga warga yang berhak menerima bantuan sosial bisa terakomodasi dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan dapat mendukung kelancaran proses verifikasi, sehingga data yang dihasilkan lebih menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dapat menjadi dasar perencanaan program pemerintah yang lebih tepat sasaran. (her)
