Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lamban dalam merealisasikan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Hingga saat ini anggaran Pikades belum juga cair, mengakibatkan panitia Pilkades terpaksa harus meminjam uang membiayai pelaksanaan tahapan Pilkades yang dimulai sejak September lalu.
Ketua Komisi I DPRD Lobar, Akhyar Rosidi menyampaikan, Komisi I memberikan perhatian serius terhadap anggaran pelaksanaan Pilkades yang sampai saat ini belum dicairkan. Apalagi Pilkades merupakan agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dipersiapkan dengan baik, termasuk dari sisi penganggaran.
“Karena itu, kami meminta kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk segera memberikan penjelasan mengenai penyebab belum cairnya anggaran tersebut,” tegas ketua Fraksi PKS ini, Jumat (16/10/2026). Komisi I juga tegas dia, sekaligus memastikan langkah konkret dan jadwal penyelesaiannya.
Komisi I, lanjut dia, memastikan terus mendorong agar pemerintah daerah melakukan koordinasi secara intensif antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah Komisi I pun, tegas dia, akan meminta penjelasan resmi dari pihak terkait dan mendorong adanya kepastian penyelesaian agar seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Pemerintahan Desa DPMD Lobar, Hj. Napaah, S.ST., S.Keb.Bd., mengakui anggaran Pikades belum cair, tetapi perlu menunggu evaluasi APBD perubahan dari Pemerintah Provinsi NTB.
Diakui, panitia desa berharap agar direalisasikan untuk pelaksanaan tahapan. Namun, ia mengklaim, anggaran ini tidak sampai mengganggu pelaksanaan tahapan Pikades.Pihaknya juga membutuhkan untuk kegiatan Bimtek KPPS di 706 TPS 77 desa yang melaksanakan Pilkades serentak
Ketua Panitia Pikades Desa Banyumulek, Guntur Lubis, S.Pd., menyampaikan, dana penyelenggaraan Pilkades, baik dari APBD atau Pemkab maupun APBDes dari Pemdes belum cair sampai setengah perjalanan pelaksanaan tahapan Pikades ini.
“Kami mengusahakan agar tahapan Pikades tetap berjalan lancar, kami dari Pantia desa meminjam uang untuk kelancaran pelaksanaan, kita minjam caranya, karena dana belum keluar dari desa dan APBD,” keluh Guntur, Kamis (15/10/2026).
Sementara tahapan Pilkades sudah berjalan lebih dari setengah, di satu sisi anggaran belum cair. Namun demikian pihak panitia desa tetap mengupayakan pelaksanaan tahapan Pikades bisa berjalan. Pihaknya pun berharap agar Pemkab dan desa segera merealisasikan anggaran Pilkades ini agar pelaksanaan tahapan berjalan dengan baik.
Untuk dana pelaksanaan Pilkades, pihaknya mengusulkan Rp60 juta lebih ke Pemdes (APBDes), sedangkan untuk APBD ditentukan oleh Pemkab sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Desa Banyumulek sekitar Rp58 juta bedasarkan jumlah TPS sebanyak 13 TPS. (her)
