Mataram (Suara NTB) – Wacana pemerintah untuk menerbitkan Surat Penugasan baru bagi guru honorer mencuat. Pasalnya, masa berlaku regulasi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026 akan berakhir pada 31 Desember 2026 mendatang.
Regulasi tersebut selama ini menjadi dasar hukum utama agar guru honorer tetap berhak mengajar di sekolah negeri selagi penataan tata kelola kepegawaian mereka belum rampung secara menyeluruh.
Ketua Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) NTB, Widya, menjelaskan, penerbitan aturan baru ini sangat krusial sebagai perpanjangan masa berlaku SE sebelumnya.
Meski memahami penuntasan bertahap tersebut, FAGRI NTB terus mendesak pemerintah agar dapat mempercepat proses penataan status kepegawaian guru honorer demi kepastian karir dan kesejahteraan mereka.
“Kami terus mendorong supaya ada regulasi terbaru penuntasan menjadi PPPK semuanya di tahun 2027 ini,” ujar Widya, Minggu (25/10).
Menanggapi peluang guru honorer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Widya menegaskan, tidak semua guru honorer memiliki kesempatan yang sama. Hal ini disebabkan oleh batasan usia maksimal 35 tahun untuk pendaftaran PNS, sehingga skema PPPK menjadi jalur utama yang realistis.
“Non-ASN khusus mengisi PPPK. Karena lebih tepatnya formasi PPPK yang akan dibuka sudah dikunci khusus untuk Non-ASN yang masuk dalam cut off Dapodik per Desember tahun 2024,” jelasnya.
Penuntasan status kepegawaian ini dinilai sangat mendesak mengingat jumlah guru honorer di NTB masih cukup besar. Berdasarkan data yang dihimpun FAGRI NTB, saat ini terdapat sekitar 1.000-an guru Non-ASN yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Rinciannya meliputi Kabupaten Lombok Timur sejumlah 134 guru), Lombok Tengah sejumlah 200 lebih guru), Lombok Barat sejumlah 114 guru, Kota Mataram sejumlah 33 guru, Lombok Utara sejumlah 133 guru, Sumbawa sejumlah 200 guru dan Dompu sejumlah 300 guru. (sib)
