Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE,. mendorong perbankan memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah yang disarankan adalah mengaktifkan sistem jemput bola dalam pembukaan rekening, sehingga masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan dapat lebih mudah mengakses produk dan jasa keuangan.
Dorongan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri puncak Pasar Keuangan Rakyat dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) NTB 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB di Lapangan Beringin Dompu, Sabtu (24/10) malam.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi NTB beserta seluruh jajaran yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Pasar Keuangan Rakyat menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di tengah perkembangan teknologi perbankan yang semakin pesat, akses terhadap layanan keuangan kini semakin mudah melalui telepon pintar. Namun, kemudahan tersebut belum sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, Bupati menilai perlu adanya upaya lebih aktif dari lembaga jasa keuangan untuk menjangkau masyarakat, terutama yang belum memiliki rekening atau belum memahami pemanfaatan layanan keuangan digital.
“Saya menyarankan kepada pihak perbankan untuk mengaktifkan sistem jemput bola dalam pembukaan rekening bagi seluruh masyarakat. Perbankan diminta aktif mendatangi masyarakat agar mempermudah kepemilikan rekening,” ujarnya.
Menurut Bupati, pemerataan akses keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan digital. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi agar mampu memahami, memilih, dan memanfaatkan produk jasa keuangan sesuai kebutuhan.
Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan secara aman dan produktif. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, kata dia, perlu ditanamkan sejak dini sebagai bekal membangun kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga. “Mari tanamkan pemahaman dan kesadaran mengelola keuangan sejak dini guna mendorong kesejahteraan dan kemandirian ekonomi rakyat,” ajaknya.
Sementara itu, Deputi Kepala OJK Provinsi NTB, Catur Surya Perwira, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan aspek penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar manfaat layanan keuangan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.
Perluasan inklusi keuangan juga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kemudahan memperoleh layanan keuangan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan modal usaha, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta menjaga keberlanjutan usaha. “Dengan kemudahan memperoleh layanan keuangan, pelaku usaha dapat mengembangkan modal, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta memperkuat keberlanjutan usaha,” ungkapnya. (ula)
