Mataram (Suara NTB) – Pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta operasionalisasi unit usaha yang matang, agar kehadiran koperasi ini benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Percepatan pembangunan gerai pun dituntut berjalan selaras dengan penyiapan pengelola handal dan penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Pembangunan Gerai KDKMP Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 di Hotel Lombok Astoria, Senin (26/10).
“Sukses itu bukan sekadar kita membangun atau menunjukkan kemegahan bangunan koperasi. Setelah bangunan berdiri, harus tersedia SDM yang mampu bekerja. Kemudian, permodalan yang diberikan harus terus berjalan, berputar, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Wagub.
Wagub juga meminta jajarannya agar tidak lekas berpuas diri. Penyelesaian sisa gerai yang belum terbangun serta akselerasi penyiapan kapasitas pengelola harus terus digenjot agar koperasi dapat segera memberikan layanan optimal kepada publik.
Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi lintas tingkatan pemerintahan—mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian dan pemerintah pusat—guna mengurai berbagai hambatan teknis di lapangan.
“Jangan mempersulit komunikasi yang dilakukan kabupaten/kota kepada provinsi. Begitu juga tugas provinsi, apa yang menjadi harapan dan keinginan kabupaten/kota disampaikan lagi kepada kementerian dan pemerintah pusat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan, dalam laporan pembukanya memaparkan bahwa dari total 1.166 target KDKMP di NTB, sebanyak 484 unit telah memasuki tahap konstruksi pembangunan dan 214 unit di antaranya telah rampung sepenuhnya.
Selain itu, 102 KDKMP tercatat telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi.
Wirawan mengungkapkan bahwa NTB menunjukkan progres yang sangat akseleratif dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi KDKMP.
Dari seluruh provinsi di Indonesia, saat ini baru ada 10 daerah yang hasil verifikasi dan validasinya telah masuk ke dalam Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes), dan NTB menjadi salah satu wilayah perintis terdepan.
Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dokumen rujukan penting dalam reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang kemudian berfungsi sebagai dasar bagi PT Agrinas serta Kementerian Koperasi dalam proses pencairan pembayaran kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola dan kapabilitas SDM pengelola, Pemprov NTB telah menjadwalkan program pendidikan dan pelatihan khusus bagi 850 orang bendahara KDKMP yang akan dimulai pada 9 November 2026 mendatang.
Pelatihan ini krusial untuk memastikan para pengelola memiliki kecakapan manajerial guna menggerakkan roda usaha koperasi secara mandiri dan berkelanjutan.
Wirawan menambahkan, saat ini sudah terdapat 119 KDKMP yang mulai menjalankan aktivitas operasionalnya meskipun fisik gerai secara keseluruhan belum sepenuhnya rampung.
Rapat koordinasi strategis yang berlangsung selama tiga hari ini turut mengagendakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan KDKMP, strategi percepatan operasionalisasi unit usaha, serta pemaparan peran manajer koperasi yang ditunjuk langsung oleh PT Agrinas.
Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta secara luring dan 204 peserta secara daring, dengan harapan seluruh pemangku kepentingan dapat menyelaraskan langkah dalam mengawal suksesnya program strategis kerakyatan tersebut di Bumi Gora. (r/ham)
