Selong (Suara NTB) -Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Pathurrahman, mengkhawatirkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ijobalit akan lebih cepat mengalami kelebihan kapasitas atau overload apabila pengelolaan sampah masih mengandalkan pola kumpul, angkut, dan buang. Pasalnya, upaya pengolahan sampah sebelum dibawa ke TPA masih minim, sementara pemilahan sampah dari sumbernya belum berjalan optimal.
Pathurrahman menegaskan, penanganan sampah membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, maupun masyarakat sebagai penghasil sampah. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui DLH. Peran aktif masyarakat dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
“Salah satu kata kunci penanganan sampah adalah kesadaran dan tanggung jawab bersama. Baik pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, maupun masyarakat sebagai penghasil sampah harus terlibat,” jelasnya, di Selong, Selasa (27/10/2026).
Pathurrahman mengatakan, pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan DLH Lotim saat ini masih terbatas, terutama di wilayah Kecamatan Selong dan sejumlah kecamatan serta desa di sekitarnya. Ke depan, pihaknya berharap cakupan pelayanan tersebut dapat diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Namun, perluasan layanan pengangkutan saja dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Hal yang paling mendasar adalah mengubah pola penanganan sampah sejak dari sumbernya, yakni melalui pemilahan sebelum sampah dikumpulkan dan diangkut.
Sampah yang masih memiliki nilai guna, kata dia, seharusnya dimanfaatkan kembali. Sementara sampah yang dapat didaur ulang perlu diproses agar tidak semuanya berakhir di TPA.
“Harapan kita, sampah dipilah sejak awal. Mana yang bisa dimanfaatkan kembali, mana yang bisa didaur ulang, dan mana yang memang tidak bisa diolah,” tegasnya.
Selain mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga dan lingkungan desa, DLH Lotim juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, termasuk bank sampah dan tempat pengolahan sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).
Pathurrahman menyebutkan, jumlah bank sampah yang aktif di Lotim diperkirakan baru sekitar 40 persen dari keseluruhan yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya upaya pembinaan dan dukungan agar fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berfungsi lebih optimal.
Menurutnya, kendala yang dihadapi sebagian pengelola antara lain keterbatasan peralatan dan biaya operasional. Padahal, keberadaan bank sampah dan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R berpotensi membantu mengurangi timbulan sampah yang harus diangkut menuju TPA.
Karena itu, DLH berharap adanya dukungan untuk meningkatkan kemampuan pengelola sekaligus memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan.
Di sisi lain, Pemkab Lotim tengah berupaya menyusun perencanaan kegiatan untuk mendukung peningkatan layanan pengelolaan sampah melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah di daerah. Melalui perencanaan itu, diharapkan penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, mulai dari tingkat desa hingga pengangkutan dan pemrosesan akhir.
Pathurrahman juga mengakui bahwa sebagian desa di Lotim telah memiliki armada pengangkut sampah. Namun, masih terdapat desa yang belum didukung sarana tersebut sehingga membutuhkan penguatan layanan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kalau di desa sudah ada pemilahan, insyaallah volume sampah yang dibawa ke TPA bisa berkurang. Tetapi kalau tidak ada pemilahan dan masih menggunakan sistem kumpul, angkut, buang, tentu akan semakin berat bagi kita ke depan,” katanya. (rus)
