Mataram (Suara NTB) – Kasus kekerasan yang melibatkan remaja di Kota Mataram menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram. Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, DP3A akan menggelar pertemuan sekaligus sosialisasi dengan kepala sekolah dan pimpinan pondok pesantren di bawah naungan Pemerintah Kota Mataram.
Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pekan depan di Aula Lantai III Kantor Wali Kota Mataram. Pertemuan ini akan melibatkan sejumlah pihak lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan tindakan kriminal yang melibatkan anak dan remaja, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam yang diduga melibatkan sekelompok remaja. Peristiwa itu mengakibatkan tiga orang menjadi korban, satu di antaranya meninggal dunia.
Kepala DP3A Kota Mataram, H. Zuhhad, mengatakan pertemuan tersebut menjadi salah satu bentuk respons terhadap situasi yang berkembang di Kota Mataram, khususnya terkait aksi kriminal yang melibatkan remaja di bawah umur. Menurutnya, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sekolah, pondok pesantren, pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak.
“Kami akan menindaklanjuti dengan pertemuan sekaligus sosialisasi di lantai III. Pembicaranya Pak Kapolresta Mataram, Pak Wakil Wali Kota, dan dari LPA,” ujarnya, Kamis (29/10).
Zuhhad menjelaskan, DP3A Kota Mataram selama ini terus melakukan berbagai upaya pemberdayaan, pencegahan, dan penyuluhan yang menyasar satuan pendidikan serta lingkungan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mencegah anak dan remaja terlibat dalam tindakan kekerasan.
Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lingkungan terdekat anak. Sekolah dan pondok pesantren dinilai menjadi bagian penting dalam upaya tersebut karena merupakan lingkungan tempat anak menjalani aktivitas pendidikan dan berinteraksi dengan teman sebaya.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan kepala sekolah dan pimpinan pondok pesantren dapat memperkuat perhatian terhadap perilaku anak dan remaja di lingkungan masing-masing. Selain itu, koordinasi lintas sektor diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama.
Zuhhad menilai, kasus kekerasan yang terjadi membutuhkan perhatian serius dan penanganan dari berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya. Penanganan hukum terhadap kasus tersebut menjadi ranah kepolisian, sedangkan upaya pencegahan dan pemberdayaan tetap menjadi bagian dari perhatian DP3A.
DP3A, lanjutnya, akan tetap memberikan dukungan melalui program pencegahan, pemberdayaan, dan penyuluhan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap persoalan kekerasan yang melibatkan anak dan remaja sekaligus memperkuat peran lingkungan pendidikan dalam menciptakan suasana yang aman.
Zuhhad menambahkan, sosialisasi yang direncanakan pekan depan tidak hanya membahas kekerasan yang melibatkan geng motor, tetapi juga potensi kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Dengan demikian, materi yang disampaikan diharapkan dapat menjangkau berbagai persoalan yang berpotensi mengancam keselamatan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
“Sosialisasi ini nanti tidak hanya tentang kekerasan geng motor, tetapi juga berlaku di lingkungan pondok pesantren,” pungkasnya. (pan)
