Mataram (Suara NTB) –Pemprov NTB mengaku mengalokasikan anggaran perbaikan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB, NTT, dan DKI Jakarta di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTB Murni 2027. Hal ini disampaikan menyusul adanya pernyataan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat yang meminta Pemprov NTB menyediakan anggaran hingga Rp1 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan tidak hanya di APBD murni 2027. Bahkan Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB telah mengalokasikan di APBD Perubahan untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk persiapan fasilitas olahraga di NTB.
“Kalau persiapan untuk perbaikan-perbaikan venue, ya kita berikhtiar. Bahkan dari 2026 ini di perubahan, Dinas Pendidikan sudah mulai memperbaiki atau memelihara beberapa sarana yang mungkin bisa menjadi venue,” ujarnya, Jumat, 30 Oktober 2026.
Perbaikan sarpras oleh Dikpora ini, lanjutnya, bisa saja menjadi venue PON 2028. Karena Pemprov melakukan penataan arena memanah dan berkuda. Namun, ia tidak berani memastikan venue itu akan disetujui oleh Pengurus Besar (PB) PON.
“Kalau standar PB kita belum. Saya belum rekap. Sudah saya anggarkan tapi belum saya hitung,” katanya.
Menyikapi permintaan KONI Pusat agar NTB menyiapkan Rp1 triliun, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB ini belum berani berbicara terlalu jauh. Hal ini karena pihaknya belum melakukan diskusi dengan jajaran OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON. Di samping itu, Pemprov NTB saat ini tengah fokus pada pembahasan APBD 2027.
“Kami belum rapat. Untuk tim besar pun kita belum rapat internal, baru KONI. Nah habis KONI, pusat datang kemarin. Insya Allah kita akan rapat berikutnya. Tapi saat ini kami izin konsentrasi APBD dulu ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, meminta Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT-Jakarta 2028. Anggaran Rp1 triliun tersebut khusus pelaksanaan PON. Sementara untuk renovasi venue dan pembangunan fasilitas olahraga lainnya membutuhkan tambahan anggaran.
Karena tingginya kebutuhan anggaran PON, ia meminta daerah untuk tidak berlomba mengambil banyak cabang olahraga pada PON 2028 mendatang. Hal ini karena semakin banyak cabor yang dilaksanakan, akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan.
“Karena satu cabor ada angkanya. Makanya ayo ditata. Ya mudah-mudahan bisa lebih kecil dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia melanjutnya, Pemprov NTB untuk tidak membuang-buang anggaran dengan membangun venue baru. Namun, diminta untuk merenovasi fasilitas yang telah ada, salah satunya GOR 17 Desember yang berlokasi di Turida, Mataram.
“Rp1 triliun untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi ya tambah lagi. Dan tidak ada sharing antara pusat dan daerah. Sejauh ini memang anggaran dari APBD,” lanjutnya.
Berdasarkan peninjauan yang dilakukan oleh KONI pusat di NTB. Fasilitas olahraga di provinsi ini perlu diperbaiki. Beberapa venue memenuhi syarat, namun dengan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov. Seperti penyempurnaan ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping, ruang kesehatan, dan sebagainya.
“Untuk ofisial juga. Jadi ruangan itu yang diperlukan dalam setiap venue ada spesifikasi masing-masing. Itu salah satu contoh yang harus dikerjakan,” katanya.
Di samping itu, Pemprov juga perlu memperhatikan kebersihan dan kelayakan venue, penataan lingkungan, akses masuk, hingga tempat parkir. “Nah itu termasuk overlay apa yang diperlukan apabila ada kekurangan. Itu bagi venue yang dinyatakan memenuhi syarat dengan catatan,” tambahnya.
Selain venue yang memenuhi syarat dengan catatan, ditemukan juga adanya venue yang tidak memenuhi syarat. Salah satu contohnya yaitu venue cabang olahraga atletik. Venue cabor tersebut, katanya memiliki spesifikasi tersendiri, seperti ruangan yang tidak memiliki akses langsung ke lapangan, dan harus mempunyai lapangan cadangan.
Begitupun dengan venue cabor-cabor lainnya yang akan diselenggarakan di NTB. Seperti Hoki dan Golf. Apabila Pemprov ngotot mempertahankan cabor tersebut, maka Pemprov harus mempersiapkan seluruh fasilitas olahraga sebelum pelaksanaan PON 2028. Jika tidak, mau tidak mau cabor tersebut dialihkan ke daerah lain yang sudah memiliki fasilitas olahrga. (era)
