Dompu (Suara NTB) – Kekeringan ekstrem yang melanda Kabupaten Dompu tahun 2026, turut berdampak pada sejumlah wilayah di Kecamatan Pekat. Tiga dusun mengalami kesulitan air bersih yakni, Dusun Pancasila dan Dusun Bhineka di Desa Tambora, serta Dusun Gunung Sari di Desa Pekat.
Camat Pekat, Dermawansyah, S.Sos., mengatakan, persoalan kekurangan air bersih di wilayah tersebut telah ditangani melalui koordinasi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta dukungan sejumlah pihak. Dusun Gunung Batu selama ini menjadi salah satu wilayah yang rutin mengalami kekurangan air bersih setiap musim kemarau. Namun, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi melalui suplai air bersih yang difasilitasi pemerintah desa dan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan.
“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kesulitan air bersih saat musim kemarau di Dusun Gunung Batu sudah ditangani dengan suplai air bersih yang difasilitasi pemerintah desa dan kecamatan,” kata Dermawansyah kepada Suara NTB, Jumat (30/10).
Sementara kekurangan air bersih di Dusun Pancasila Desa Tambora dipengaruhi pekerjaan perbaikan jaringan perpipaan yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota DPR RI, H. Mori Hanafi. Akibat pekerjaan tersebut, distribusi air kepada masyarakat masih terbatas. “Sehingga airnya terbatas, tapi akan segera rampung dikerjakan,” jelasnya.
Adapun Dusun Bhineka Desa Tambora menjadi wilayah yang paling merasakan dampak kekeringan. Debit air yang mengalir ke dusun tersebut sangat terbatas sehingga kebutuhan masyarakat harus dipenuhi melalui distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, Brigif menyalurkan air bersih sebanyak dua kali sehari. Sementara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan tangki ditanggung pemerintah desa. “Oleh Brigif disalurkan air tangki dua kali sehari. Untuk bahan bakar ditanggung pemerintah desa. Jadi tidak ada yang tidak ditangani,” ungkapnya.
Dermawansyah menambahkan, persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih di wilayahnya belum dilaporkan secara khusus ke pemerintah kabupaten. Hal itu karena penanganannya masih dapat dilakukan melalui koordinasi lintas pihak di tingkat kecamatan dan desa. “Kemarin kita sudah rapatkan dengan lintas pihak,” katanya.
Meski demikian, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa terus melakukan koordinasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. (ula)
