Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan pertumbuhan ekonomi naik 6,63 persen di tahun 2027. Target tersebut dianggap cukup realistis untuk bisa dicapai dengan melihat pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di angka 5,3 persen.
“Sektor pertanian masih menjadi penopang utama dengan nilai pertumbuhan di angka 39 persen. Kita dorong nanti di sektor perindustrian karena masih di angka 1,68 persen,” kata Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Sumbawa, Andi Kusmayadi, Jumat (30/10).
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 menurut Andi, laju dari pertumbuhan ekonomi di sektor perindustrian masih sangat rendah. Sektor tersebut akan menjadi atensi pemerintah dalam upaya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2027.
Pemerintah juga telah menyiapkan strategi khusus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan menyiapkan stimulus,sehingga sektor usaha bisa terus bergerak dan berkembang kemudian berdampak terhadap perputaran ekonomi dengan membuka lapangan kerja.
“Target 6,63 tersebut nantinya akan ditopang dari sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pemerintahan. Cuma yang paling dominan itu pertanian,” ujarnya.
Target itu akan direalisaskan menggunakan instrumen belanja pemerintah. Belanja pemerintah diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 10 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Postur APBD mencapai Rp1,9 triliun. Sementara, dari PDRB mencapai Rp18 triliun sesuai dengan harga berlaku. Dari jumlah tersebut konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 10 persen. Salah satunya dengan mempercepat realisasi belanja APBD.
“Membuka peluang secara luas bagi investasi juga masih sangat penting untuk dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung stagnan,” jelasnya.
Dikatakan, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berimplikasi terhadap penurunan angka pengangguran mencapai 2,7 persen. Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) ke masyarakat miskin juga akan dilakukan termasuk pembangunan layanan dasar.
Ia tidak menampik, pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak linier dengan angka penurunan kemiskinan. Sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berkualitas karena yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya segelintir orang saja bukan masyarakat secara luas.
“Catatan-catatan ini akan menjadi atensi kami, sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi bisa selaras dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.(ils)
