Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlokasi di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi dimulai dengan menampung sebanyak 595 siswa. Sekolah ini tidak hanya menampung warga Lombok, tetapi juga masyarakat dari Pulau Sumbawa.
SALAH seorang wali murid asal Sumbawa, Mardiati rela jauh-jauh menyeberangi lautan demi mengantarkan anaknya untuk masuk Sekolah Rakyat di KLU. Ia mengaku, pihaknya mengetahui adanya informasi soal SR dari pendamping Bansos PKH di desanya. Dari situ, ia tertarik memindahkan anaknya yang telah kelas 5 SD dari sekolah formal ke SR.
“SD kelas 5 dia. Adanya sekolah ini sangat membantu bagi kami. Di sini biayanya gratis,” ujarnya, Senin, 2 November 2026.
“Kami sangat berterima kasih kepada Presiden karena telah mengadakan sekolah rakyat,” sambungnya.
Di lain sisi, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memastikan pembangunan Sekolah Rakyat akan berlanjut. Setelah operasional SR pertama dimulai, pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas serupa di Pulau Sumbawa agar masing-masing pulau besar di NTB memiliki Sekolah Rakyat.
Rencana tersebut merupakan hasil koordinasi panjang antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemprov NTB juga telah menyiapkan lahan dan berbagai kebutuhan pendukung untuk merealisasikan program tersebut.
“Setelah ini, mungkin SR di Pulau Sembawa akan kita mulai bangun. Sehingga kedua pulau masing-masing punya SR satu-satu baru kemudian kita akan bangun SR-SR lainnya,” ujarnya.
Iqbal menilai, keberadaan SR tidak sekadar menjadi upaya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi bentuk intervensi menyeluruh terhadap persoalan kemiskinan ekstrem. Sebab, sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2. Kelompok tersebut dinilai membutuhkan penanganan lebih dari sekadar perbaikan kurikulum dan fasilitas sekolah.
“Tapi fokusnya di SR ini tentu saja akan punya dampak. Nanti secara tidak langsung berkurangnya angka putus sekolah. Tetapi yang lebih penting adalah ini menampung dari desil 1, desil 2. Yang miskin ekstrem ini,” katanya.
Intervensi juga mencakup pemenuhan kebutuhan gizi, perbaikan kondisi kehidupan, hingga pembentukan pola kehidupan yang lebih baik. Dengan pendekatan tersebut, SR diharapkan turut berkontribusi menekan angka putus sekolah di NTB.
Selain pengembangan SR reguler, Pemprov NTB juga mengusulkan SR khusus bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI). Usulan tersebut pada prinsipnya telah disetujui Menteri Sosial dan direncanakan berlokasi di bangunan bekas Akademi Keperawatan (Akper) di Lombok Timur.
Sekolah khusus ini disiapkan untuk menjawab persoalan sosial yang dihadapi anak-anak PMI, terutama mereka yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri dan selama ini diasuh oleh keluarga, khususnya kakek dan nenek.
Dalam konsep tersebut, pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap pendampingan guru bimbingan konseling (BK). Fasilitasi komunikasi antara anak dan orang tua yang bekerja di luar negeri juga menjadi bagian dari rencana pengembangan program.
Lombok Timur dipilih karena merupakan salah satu daerah asal pekerja migran terbesar di NTB. “Tapi ini kan bukan sekedar soal keinginan pemerintah pusat membangun. Tapi juga soal kesiapan pemerintah, kabupaten, kota, dan provinsi untuk menyiapkan lahan dan sebagainya. Itu yang lebih penting,” pungkasnya. (era)
