Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatatkan capaian revitalisasi satuan pendidikan dengan nilai anggaran mencapai Rp127 miliar. Jumlah tersebut diklaim menjadi yang terbesar di antara kabupaten/kota se-NTB.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Muhammad Nurul Wathoni, menjelaskan bahwa besarnya anggaran tersebut merupakan akumulasi program revitalisasi pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, program revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama kepada lembaga pendidikan swasta. Bahkan, pada 2026, jumlah sekolah negeri dan swasta yang memperoleh program tersebut tercatat relatif berimbang.
“Revitalisasi yang diperoleh Lombok Timur ini terbanyak se-NTB. Kalau diakumulasikan dalam laporan, nilainya sudah mencapai Rp127 miliar,” jelas Wathoni.
Ia menegaskan, pelaksanaan program revitalisasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, lembaga pendidikan swasta juga berhak mendapatkan dukungan sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Pemerataan program revitalisasi terlihat pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK). Dari sekitar 90 satuan pendidikan TK/PAUD yang mendapatkan revitalisasi di Lombok Timur pada 2026, sebagian besar merupakan lembaga pendidikan swasta yang dikelola masyarakat.
Sementara itu, jumlah TK/PAUD milik pemerintah yang menerima program tersebut diperkirakan sekitar 16 satuan pendidikan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada perbaikan infrastruktur sekolah negeri. Dukungan juga diarahkan kepada lembaga pendidikan swasta yang selama ini menjadi bagian penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat.
Kebijakan serupa berlaku pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), termasuk sekolah yang berada di bawah naungan yayasan. Program tersebut mencakup sekolah negeri maupun swasta, dengan pelaksanaan dan pencairan anggaran mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
Wathoni menyebut, penetapan penerima hingga mekanisme pencairan anggaran berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui pejabat pembuat komitmen (PPK). Dengan demikian, pemerintah daerah menjalankan peran sesuai kewenangannya dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
Program revitalisasi yang bersumber dari APBN diperkirakan berlangsung hingga 2028. Jika pelaksanaannya berjalan konsisten, pemerintah berharap kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan di Lombok Timur dapat ditangani secara bertahap.
Khusus jenjang SMP, sekitar 115 sekolah disebut telah mendapatkan penanganan melalui program revitalisasi. Jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih membutuhkan perhatian
Meski demikian, target penyelesaian seluruh sekolah pada 2028 tetap bergantung pada kesinambungan program, ketersediaan anggaran, serta penetapan penerima bantuan oleh pemerintah pusat.
Selain mengandalkan APBN, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mengalokasikan dukungan untuk revitalisasi satuan pendidikan melalui APBD maupun pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Dukungan tersebut turut menyasar lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama sesuai dengan program dan kewenangan masing-masing.
Besarnya anggaran revitalisasi yang masuk ke Lotim menjadi peluang untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan. Namun, capaian tersebut perlu diikuti pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran penerima, dan keberlanjutan pemeliharaan bangunan sekolah.
Dengan demikian, keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah sekolah yang menerima bantuan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu menghadirkan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh peserta didik di Lotim. (rus)
