Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) telah mengusulkan sebanyak 300 lebih sekolah untuk direhab melalui program revitalisasi sekolah di tahun 2026 ke pemerintah pusat. Dari total yang diusulkan tersebut, lebih dari setengahnya merupakan Sekolah Dasar (SD). Ada juga TK serta Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd., kepada awak media saat ditemui di SDN 1 Batujai, Praya Barat, Selasa (3/11), mengatakan, bangunan SD yang paling banyak diiusulkan sekitar 154 sekolah, karena jumlah SD yang paling di Loteng saat ini.
Dari jumlah tersebut sejauh ini sudah ada sekitar 70 SD yang sedang berproses untuk pelaksanaan program revitalisasinya. Bahkan ada juga yang sudah berkontrak. Sementara untuk SMP ada 39 sekolah yang sedang berproses dari 54 usulan yang ada.
“Khusus untuk TK, kita ada 97 usulan atau istilahnya kandidat yang masuk. Dengan 30 TK di antaranya saat ini sedang berproses pelaksanaan programya,” sebut Idham.
Selain dari program revitalisasi sekolah, saat ini juga ada sekitar 24 sekolah yang sedang berproses untuk mendapat bantuan rehab melalui program Bantuan Presiden (Banpres) yang anggaranya disiapkan melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
“Untuk program Banpres ini ada yang dari usulan langsung, ada juga melalui usul fraksi di DPR RI. Tapi tetap muaranya datanya dari dapodik,” ujarnya.
Keberadaan program Banpres tersebut sangat membantu dalam memperluas cakupan peningkatan sarana pendidikan di daerah ini. Kalau semua usulan bisa disetujui, maka persentase tingkat kelayakanan sarana pendidikan di Loteng akan semakin meningkat.
Disinggung total nilai anggaran revitalisasi sekolah yang diperoleh Loteng, Idham mengaku tidak begitu tahu. Karena masing-masing sekolah mendapat bantuannya berbeda-beda. Tergantung tingkat kerusakan bangunan sekolanya. Dan, itu ditangani langsung oleh pemerintah pusat.
“Program revitalisasi sekolah ini memang khusus rehab bangunan sekolah. Jadi meski sudah masuk akhir tahun, masih bisa dikejar pengerjaannya. Dan, secara aturan pengerjaannya boleh melewati tahun anggaran,” pungkasnya. (kir)
