Mataram (Suara NTB) – Pendapatan daerah Kota Mataram pada 2027 direncanakan meningkat Rp55 miliar dibandingkan 2026. Kenaikan tersebut bersumber dari pendapatan transfer ke daerah (TKD) sebesar 91,82 persen atau Rp51 miliar dan 8, 18 persen pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp4,5 miliar.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mencatat, pendapatan transfer ke daerah pada 2026 sebesar Rp975 miliar. Pada 2027, jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp1,026 triliun. Sementara itu, PAD yang sebelumnya sebesar Rp656 miliar ditargetkan naik menjadi Rp660 miliar.
Kepala BKD Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan total pendapatan pada APBD murni 2026 mencapai Rp1,6 triliun. Pada 2027, pendapatan daerah direncanakan meningkat menjadi Rp1,685 triliun.
“Di 2027 ini direncanakan Rp1,685 triliun sehingga bertambah totalnya dari PAD dan dana transfer itu menjadi Rp55 miliar,” ujarnya, Kamis (5/11).
Di sisi belanja, APBD Kota Mataram 2027 juga mengalami peningkatan sekitar Rp11,9 miliar. Jika pada 2026 total belanja daerah mencapai Rp1,717 triliun, pada 2027 direncanakan sebesar Rp1,729 triliun.
Menanggapi besaran belanja APBD 2027 yang dinilai lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hampir menyentuh Rp2 triliun, Ramayoga menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara APBD 2026 dan 2027. Kedua tahun anggaran tersebut sama-sama berada pada kisaran Rp1,7 triliun.
Menurut dia, penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan program prioritas. Belanja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan disesuaikan dengan program prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota.
“Karena itu, kita rasionalisasi. Kita menyediakan belanja-belanja OPD sesuai program prioritas, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota,” jelasnya.
Ramayoga menambahkan, rancangan APBD 2027 telah diparipurnakan di DPRD Kota Mataram melalui penyampaian nota keuangan. Tahapan selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, kemudian dilanjutkan dengan jawaban eksekutif atas pandangan tersebut.
Setelah itu, pembahasan akan berlanjut melalui komisi-komisi di DPRD Kota Mataram sebelum memasuki tahapan berikutnya hingga pengesahan APBD.
“Untuk target pengesahan paling tidak minggu ketiga bulan November 2026. Intinya, satu bulan sebelum tutup tahun,” jelasnya.
Sementara itu, terkait kontribusi terhadap PAD, sektor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masih menjadi salah satu penyumbang terbesar. Kontribusi tersebut terutama berasal dari RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram, 11 puskesmas, serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkes). (pan)
