Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menawarkan 22 paket proyek pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026. Dari 22 paket tersebut, satu di antaranya merupakan pembangunan atas lapangan Tenis Kejati NTB senilai Rp1,35 miliar.
Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB, Suherman, mengatakan 22 paket proyek tersebut terdiri dari lima paket proyek tender cepat dengan anggaran mencapai Rp5,6 miliar. Kemudian ada empat paket seleksi dengan pagu anggaran Rp11,3 miliar, dan 17 paket e-purchasing dengan pagu senilai Rp14,7 miliar.
“Nah, jadi sekarang ini konsentrasi hanya di tender cepat dan purchasing kita. Jadi tender sudah tidak memungkinkan dan seleksi juga sudah selesai,” ujarnya, Rabu, 11 November 2026.
Lima paket tender cepat Pemprov NTB di antaranya pembangunan atap lapangan tenis Kejati dengan pagu anggaran Rp1,35 miliar, pembangunan gudang pertanian di Kabupaten Lotim dengan anggaran Rp1,35 miliar, rehabilitasi gedung Kantor Bawaslu dengan pagu Rp900 juta, jasa event organizer-misi dagang ke luar negeri dengan pagu Rp749,8 juta, dan rehabilitasi eskalator Islamic Center.
“Tender cepat yang sekarang ini, yang saya ingat itu ada rehab. Kemudian ada juga paket di Dinas Pertanian, ada gudang,” terangnya.
Menurutnya, meski tahun 2026 sisa satu setengah bulan, proses tender paket Biro PBJ akan cepat terselesaikan karena termasuk dalam tender cepat. Hanya butuh waktu sekitar tujuh hari untuk melakukan penawaran. Sementara, yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan fisiknya karena tahun 2026 sisa 50 hari lagi.
“Jadi kita tidak memerlukan waktu banyak untuk tender cepatnya, seminggu mungkin sudah selesai. Nah, cuma yang membutuhkan waktu itu kan adalah pelaksanaannya, dan ini sudah dihitung oleh PPK nya. Sisa waktu yang efektif paling ya sekitar 45 hari,” katanya.
Adapun nilai total pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang masuk untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp37,291 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam 31 paket kegiatan yang bersumber dari APBD murni dan APBD Perubahan (APBD-P). Dari total 31 paket tersebut, sebanyak sembilan paket berasal dari APBD murni, sedangkan 22 paket lainnya bersumber dari APBD Perubahan.
Dari 31 paket di tahun ini, sembilan paket telah dinyatakan selesai. Sementara itu, paket lainnya masih dalam proses, termasuk pengadaan melalui metode purchasing. “Yang bisa kita pastikan itu ada sembilan yang sudah clear. Yang lainnya sedang berproses,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar paket baru masuk untuk diproses setelah adanya perubahan anggaran. Karena itu, proses pengadaan masih terus berjalan menyesuaikan waktu yang tersedia. Sejumlah paket tersebut tersebar di beberapa instansi, di antaranya pembangunan kontruksi dan rehabilitasi di Dinas PUPRKP, dan pengadaan alat kesehatan (Alkes) di rumah sakit seperti RS Manambai, RS Mutiara Sukma.
“Proses kita jalan semuanya. Kalaupun ada yang gagal tender, masih ada waktu untuk dilaksanakan. Kalau gagal itu kan tidak dilaksanakan sama sekali gitu. Nah upaya kita kan demikian. Secara aturan begitu dia gagal, kita lakukan tender ulang lagi, diulang lagi sampai kemudian kita bisa mendapatkan penyedia yang tepat,” pungkasnya. (era)
