Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di Kantor Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (15/11/2026) pagi. Mereka menolak rencana penskoran atau skoring ulang bakal calon kepala desa yang dinilai berpotensi memicu polemik baru.
Penolakan ini mencuat setelah panitia desa sebelumnya menetapkan lima calon kepala desa dari enam bakal calon melalui rapat pleno pada Selasa (10/11/2026). Namun, menyusul keberatan salah satu bakal calon, panitia kabupaten meminta agar proses skoring dilakukan kembali.
Perwakilan massa aksi, Lalu Armayadi, menilai keputusan skoring ulang tersebut bermasalah dari perspektif aturan pemilihan dan hukum administrasi negara.
Menurutnya, keputusan yang telah ditetapkan panitia desa tidak semestinya dianulir secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Masa mendesak agar tahapan Pilkades Kediri dilanjutkan sesuai jadwal, termasuk segera mengagendakan pengundian nomor urut calon kepala desa. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti.
“Kami secara tegas menolak skoring ulang ini dilaksanakan, karena sudah keluar dari aturan yang dimana panitia desa sudah menerbitkan SK penetapan, kenapa kok kabupaten ini mau mengulang kembali apa yang sudah di tetapkan oleh panitia Desa,” tegasnya.
Warga yang kecewa juga terlihat menyegel aula kantor desa Kediri dan sekretariat panitia, agar skoring ulang dibatalkan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Kediri, Zulkifli, memutuskan untuk membatalkan skoring ulang yang sebelumnya telah dijadwalkan dengan mengundang para bakal calon. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kondusivitas dan kelancaran tahapan Pilkades.
“Pada hari ini sebenarnya kita akan melakukan skoring ulang, tetapi karena tadi ada penolakan dari masyarakat akhirnya kami tunda dulu untuk kita koordinasikan bersama panitia kecamatan dan kabupaten,” kata Zulkifli.
Ia menyebut, usai menunda skoring ulang, langkah pertama yang dilakukan panitia Pilkades tingkat desa langsung menggelar rapat terbatas, bersama panitia kecamatan dan Kabupaten Lombok Barat di Aula Camat Kediri.
Pada rapat tersebut, dibahas secara mendalam sejumlah persoalan yang terjadi, sehingga menghasilkan satu kesepakatan untuk di tindak lanjuti di tingkat Kabupaten, melalui surat resmi permohonan penyelesaian yang dikeluarkan oleh Panitia Desa ke Panitia Kabupaten.
“Jadi hari ini (Minggu (15/11/2026), kami langsung mengajukan surat ke DPMD, menindaklanjuti secara cepat bahwa tahapan hingga kini juga sudah deadline, kami berharap panitia kabupaten per hari Senin ini bisa menindaklanjuti usulan dan permohonan kami,” ujarnya.
Pihaknya mendorong supaya penyelesaian persoalan ini diselesaikan di tingkat Kabupaten, dengan menghadirkan panitia kecamatan dan desa beserta enam bakal calon. (her)
