Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu kembali melakukan profiling terhadap aparatur sipil negara (ASN) pada 2026. Sebanyak 671 ASN dari berbagai jenjang jabatan mulai pejabat struktural, fungsional hingga staf terampil dan pelaksana, dijadwalkan mengikuti proses pemetaan potensi dan kompetensi tersebut.
Kegiatan profiling akan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa-Kamis (17-19/11). Pelaksanaannya memanfaatkan kuota dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dengan menggunakan fasilitas Computer Assisted Test (CAT) milik SMKN 1 Dompu.
Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Drs. Azuardana, M.Tr.I.P., saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11) mengatakan, hasil profiling tersebut memiliki masa berlaku selama tiga tahun. Namun, ASN yang mengalami perubahan atau kenaikan jabatan tetap diwajibkan mengikuti profiling kembali.
“Misalnya, saat profiling sebelumnya masih berada di posisi eselon III, kemudian sekarang sudah dipromosikan menjadi eselon II, maka yang bersangkutan tetap wajib mengikuti profiling ini,” ungkapnya.
Menurut Azuardana, profiling menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran mengenai potensi dan kompetensi setiap ASN. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan karier maupun peningkatan kompetensi aparatur.
“Profiling ini untuk pemetaan potensi dan kompetensi ASN. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan pengembangan karier dan pengembangan kompetensi. Hal ini juga menjadi indikator utama dalam penerapan manajemen talenta atau yang dikenal dengan meritokrasi,” jelasnya.
Ia mengakui, Pemda Dompu belum menerapkan sistem manajemen talenta dalam pengembangan karier ASN. Padahal, sistem tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan potensi, kompetensi, kinerja dan kualifikasi aparatur.
Untuk menuju penerapan manajemen talenta, terdapat sejumlah tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Selain profiling terhadap pejabat dan seluruh ASN, pemerintah daerah juga harus melalui proses ekspos dan praekspos kepada BKN.
Azuardana menjelaskan, penerapan manajemen talenta nantinya akan mengubah mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Pemerintah daerah tidak lagi harus mengandalkan seleksi terbuka seperti yang selama ini dilakukan.
“Kalau sudah menerapkan manajemen talenta, tidak lagi menggunakan sistem seleksi terbuka untuk mengisi eselon II. Hal itu yang sudah diterapkan Kota Bima dan sedang diproses Pemprov NTB,” katanya.
Pemda Dompu berharap bahwa profiling ini memiliki basis data potensi dan kompetensi ASN yang lebih komprehensif. Data tersebut sekaligus menjadi modal penting untuk membangun sistem manajemen talenta yang lebih objektif, terukur, dan berbasis merit dalam penempatan maupun pengembangan karier aparatur. (ula)



