Tanjung (Suara NTB) – Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU), Heryanto, SP., terjun langsung ke desa-desa dalam membina tata kelola keuangan pemerintah desa. Atensi tersebut ia tunjukkan sebagai upaya mencegah potensi penyalahgunaan APBDes di KLU. Bahkan, kesempatan itu ia menggalang komitmen para kepala desa agar bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan.
“Kami saat ini sedang concern melakukan pencegahan korupsi, mulai dari level yang paling bawah, yaitu desa. Kami juga aktif melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan korupsi,” tegas Heryanto, Jumat (20/11/2026).
Inspektorat tidak sendiri dalam proses pembinaan ini. Namun, bersama dengan OPD terkait pemerintah desa yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) serta pihak kecamatan.
Pada Kamis (19/11/2026) lalu, Hery menyatakan, pembinaan dilakukan di seluruh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Bayan. Pertemuan dengan para kepala desa, sekretaris desa, serta kaur keuangan desa, dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen penyelenggaraan keuangan desa yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Heryanto menegaskan, Inspektorat bertindak selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tugasnya tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, namun juga menjalankan fungsi pembinaan dan pencegahan.
Menurut dia, fungsi pengawasan internal mencakup berbagai kegiatan, mulai dari reviu rencana kegiatan Pemdes, evaluasi, audit, hingga pemantauan atas pelaksanaan anggaran. Di samping itu, terdapat fungsi pengawasan lainnya yang dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi.
“Artinya, fungsi pengawasan lainnya di dalamnya ada sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi. Area-area pencegahan juga dikerjakan Inspektorat. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pengawasan dan upaya pencegahan,” katanya.
Hery melanjutkan, Inspektorat KLU saat ini memberikan perhatian khusus terhadap upaya pencegahan korupsi di semua lini pengelola anggaran publik. Langkah tersebut dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah, yakni desa.
Pembinaan kepada pemerintah desa, kata dia, menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun kesadaran aparatur dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab serta meminimalkan potensi penyimpangan sejak dini.
Melalui penguatan komitmen tersebut, pemerintah desa diharapkan semakin memahami pentingnya tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Upaya pencegahan korupsi juga diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat sebagai lembaga pengawas, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh kepala desa dan perangkat pemerintahan desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. (ari)




