BerandaEKONOMIKSPSI NTB Belum Setujui Usulan UMP 2027

KSPSI NTB Belum Setujui Usulan UMP 2027

Mataram (Suara NTB) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB belum menyetujui usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2027 yang dibahas dalam rapat bersama pemerintah dan pengusaha.

KSPSI meminta besaran kenaikan menggunakan faktor alfa 0,8, lebih tinggi dibandingkan usulan yang disepakati pemerintah dan pengusaha sebesar 0,5.

Ketua KSPSI NTB, Yustinus Habur di Mataram, Jumat, 20 November 2026 mengatakan, KSPSI NTB tidak ikut menandatangani kesepakatan dalam rapat pembahasan UMP NTB 2027 yang digelar baru-baru ini.

Karena menilai besaran kenaikan yang diusulkan belum cukup untuk mengejar standar kebutuhan hidup layak pekerja.

“Pengusaha dengan pemerintah sudah sepakat menggunakan alfa 0,5. Tetapi kami belum setuju. Kami meminta alfa 0,8. Karena kalau terus menggunakan kenaikan yang rendah, daya beli pekerja akan semakin tertekan,” ujarnya.

Menurut Yustinus, persoalan utama pengupahan di NTB bukan semata-mata persentase kenaikan setiap tahun, melainkan masih lebarnya kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak. Bahkan, menurutnya, upah minimum di NTB hingga kini belum mampu memenuhi standar kehidupan layak pekerja.

Ia menyebut kebutuhan hidup layak secara ideal berada pada kisaran Rp3,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan. Sementara itu, upah minimum yang berlaku masih berada di bawah angka tersebut. Kondisi ini dinilai membuat pekerja terus tertinggal dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan.

Yustinus juga menyoroti penentuan standar kebutuhan hidup layak yang menurutnya perlu didasarkan pada survei harga pasar secara bersama-sama. Survei tersebut perlu melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar komponen kebutuhan yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Kita tidak tahu survei harga mana yang digunakan. Jangan hanya mengacu pada angka statistik. Seharusnya survei pasar dilakukan bersama-sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengakui pertumbuhan ekonomi NTB menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kenaikan upah. Namun, besaran pertumbuhan ekonomi tersebut juga perlu dicermati karena terdapat perbedaan angka yang menjadi rujukan dalam pembahasan.

Menurutnya, jika kenaikan upah hanya menggunakan alfa 0,5, pekerja akan semakin sulit mengejar kebutuhan hidup layak, terlebih tekanan inflasi terus berlangsung.

Yustinus mengatakan pihaknya masih menunggu pembahasan lanjutan UMP NTB 2027.

KSPSI berharap pemerintah mempertimbangkan aspirasi pekerja dalam menetapkan UMP 2027. Kenaikan upah, menurut Yustinus, semestinya tidak hanya memperhitungkan kemampuan dunia usaha, tetapi juga perlu memastikan daya beli dan kesejahteraan pekerja. (bul)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO