Dompu (Suara NTB) – Polres Dompu menggencarkan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan praktik perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama tujuh hari mulai 13-19 November 2026, dilakukan pemantauan di sejumlah titik rawan serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
Hingga kegiatan berakhir pada Kamis (19/11), Polres Dompu belum menemukan adanya kasus maupun aktivitas yang menjadi sasaran operasi tersebut. Meski demikian, langkah pencegahan dan pengawasan tetap menjadi perhatian guna mengantisipasi munculnya praktik perdagangan orang yang dapat merugikan masyarakat.
Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Abdul Malik, S.H., didampingi Kabag Ops AKP Sudirman, S.H., M.M., dan Kasi Humas IPTU I Nyoman Suardika, dalam keterangannya, Jumat (20/11), mengungkapkan, kegiatan KRYD tersebut merupakan bagian dari program Kapolri yang didukung Surat Telegram Kapolri Nomor STR/3093/XI/OPS.1/2026 tertanggal 12 November 2026.
Menurutnya, selama pelaksanaan kegiatan, personil lebih mengedepankan langkah preventif dengan melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan, termasuk kawasan terminal. Petugas juga turun ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat terkait bahaya TPPO serta modus perekrutan pekerja migran secara tidak prosedural.
“Upaya ini penting dilakukan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar maupun janji keberangkatan ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Sebab, tawaran semacam itu berpotensi menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang,” ungkap Abdul Malik.
Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum menerima tawaran bekerja, terutama ke luar negeri. Warga diminta memastikan legalitas perusahaan perekrut, kejelasan pekerjaan, serta prosedur dan proses penempatan tenaga kerja melalui jalur resmi.
Ke depan, Polres Dompu akan terus meningkatkan kegiatan serupa secara rutin, termasuk memperluas sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi TPPO dan praktik perekrutan PMI yang tidak sesuai ketentuan.
“Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan perekrutan maupun pengiriman calon pekerja migran secara tidak procedural,” harapnya.
Dengan pengawasan dan keterlibatan masyarakat, diharapkan potensi perdagangan orang di wilayah Kabupaten Dompu dapat dicegah sejak dini. (ula)




