Mataram (Suara NTB) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., berupaya makin mendekatkan aparatur pemerintah dengan masyarakat. Termasuk menyelesaikan aneka persoalan yang ada di masyarakat. Salah satu programnya adalah Jumat Salam (Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat).
Bahkan, pada hari Jumat dan Sabtu ketika program ini sudah diluncurkan, Pj Gubernur meminta siapapun yang ingin menemuinya untuk datang ke desa. Program ini sedang dalam proses perencanaan penerapannya di lapangan di bawah koordinasi Pj Sekda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si.
Pj Sekda NTB H. Fathurrahman, yang dikonfirmasi, Senin (16/10), menjelaskan, jika sekarang ini pihaknya sedang membuat formulasi kebijakan yang resmi. Namun, pihaknya sudah memiliki gambaran penerapan Jumat Salam yang akan menyasar seluruh desa dan kelurahan di NTB ini.
‘’Walau dengan durasi yang pendek dan resources (sumber daya) kami di OPD tidak banyak untuk menyapa pada Jumat Salam, bahwa kita pemerintah provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain itu untuk memberi ruang pada masyarakat untuk membicarakan atau membahas segala hal, sehingga bagaimana OPD menanggapi itu sebagai perpanjangan pemerintah provinsi di desa,’’ terangnya.
Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Setda NTB ini, mengaku, formulasinya sedang diatur dan rencananya program Jumat Salam ini akan diluncurkan pada tanggal 17 Desember 2023, serangkaian HUT NTB tahun 2023.
‘’Intinya kita turun ke desa itu tetap mengacu pada formulasi. Kita tetap mengacu pada tiga hal yang menjadi atensi pemerintah pusat. Pertama masalah stunting, kedua kemiskinan ekstrem dan ketiga bagaimana meningkatkan produktivitas desa dengan potensi perekonomian yang ada di desa itu,’’ tambahnya.
Diakuinya, OPD di lingkup Pemprov NTB sebanyak 47, maka sumber daya untuk mengawal program ini sangat terbatas. Sementara jumlah desa dan kelurahan yang harus dikawal sebanyak 1.166 dengan 117 kecamatan. Melihat jumlah OPD ini, maka 1 OPD akan mengawal 25 desa/kelurahan.
Namun, ujarnya, sebelum turun lapangan, pihaknya membuat suatu role model (bentuk). Artinya dengan melihat durasi waktu yang ada, maka Pemprov NTB harus melakukan inovasi. Mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini mengumpamakan membentuk satu desa, seperti desa itu punya potensi, tapi belum optimal.
‘’Sehingga perlu ada pelatihan dan sebagainya. Bagaimana mengembangkan UKM agar lebih punya daya tarik daya pasar dan sebagainya. Termasuk menciptakan suatu bentuk, katakanlah desa bebas stunting, dan itu bisa menjadi role model dan bisa dikeroyok oleh OPD. Tetapi di desa itu kita tidak hanya berbicara stunting tinggal sekian atau menghitung angka-angka, tapi yang kita inginkan itu suatu ekosistem. Ekosistem itu dari hulu ke hilirnya,’’ tegasnya.
Saat berbicara masalah stunting, ujarnya, ketika anak itu lahir diukur terus penyebab terjadinya stunting, sehingga dari hulunya, orang tua anak harus dilihat proses pernikahan, kehamilan. Ketiika hamil ada pendampingan yang dilakukan, seperti memperhatikan masalah nutrisi makanan dan obat-obatan.
‘’Jadi seperti itu yang kita lakukan dan menjadi role model. Dan mudah mudahan role model ini menjadi standar kita dalam menangani stunting,’’ ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya tidak hanya berbicara masalah stunting, tapi merencanakan bagaimana menangani masalah kemiskinan ekstrem dan produktivitas masyarakat dengan potensi yang ada di desa itu. Sehingga di desa itu perlu ada UMKM dan sebagainya yang melibatkan masyarakat sekitar di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki.
‘’Sehingga adanya role model ini suatu saat akan menjadi pilot project di desa sekitarnya. O begini cara mengatasi stunting dari A sampai Z-nya. Jadi kehadiran seluruh stakeholder di situ (puskesmas, posyandu dan sebagainya) punya tatanan atau mekanisme kerja, seperti kader, fasilitasnya dan lainnya. Jadi kita bicara penanganan secara kompleks untuk masalah stuntingnya,’’ tambahnya.
Sementara sekarang ini, dalam menangani masalah stunting pihaknya hanya sebatas menyerahkan telur pada masyarakat dan melihat angka stunting sudah berkurang. Namun, ujarnya, bukan itu sebenarnya yang ingin dicapai dan harus berkelanjutan.
‘’Bukan itu sebenarnya. Ini kan keberlanjutan dari itu, kan hal ini banyak faktor. Jadi kalau masalah itu sekitar 30 persen dari keluarga dan 70 persen itu dari lingkungan. Bagaimana lingkungan yang sehat, seperti penerapan lima pilar itu. Itu bisa tergambar di desa itu. Inilah akan kita petakan di desa itu. Mudah-mudahan dengan waktu yang ada bisa menciptakan itu,’’ terangnya.
Meski demikian, tambahnya, pada prinsipnya Jumat Salam ini tidak terbatas. Artinya pemerintah tetap akan menyapa masyarakat itu. Dengan kehadiran OPD itu tidak hanya berbicara tugas pokok dan fungsinya saja, tapi merupakan wakil pemerintah provinsi di desa. Misalnya Dinas Perdagangan tidak hanya bicara tentang UMKM atau pelaku industri, tapi bisa melakukan itu.
‘’Sinergi inilah yang kita lakukan, ketika ada role model yang kita bentuk mesti ada ketertarikan dari orang, NGO (Non Government Organization) atau mitra strategis. Dan ada cara kerjanya begitu. Jadi betul-betul ada pentahapan yang kita lakukan. Kita menampung dan secara eksekusi bisa dilakukan tahap demi tahap. Kita melihat kebutuhan dasar dari mereka, seperti air, jalan dan lainnya,’’ ujarnya.
Pihaknya juga mengharapkan pemerintah kabupaten/kota sama-sama bergerak dalam track yang sama, sehingga kalau tidak ada role model itu, akan jelas siapa yang akan bekerja. Pemprov NTB juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, seperti warga miskin yang belum terdaftar BPJS. ‘’Ini yang akan mendapatkan pengawalan dan permasalahan yang ada di desa lainnya,’’ tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Ahmad Nur Aulia, S.STP., M.M. Diakuinya, pihaknya sekarang ini sedang menyusun pembagian tugas dan lokus daripada OPD ke desa dan kelurahan se NTB. ‘’Dengan rincian 1..021 desa dan 145 kelurahan,’’ ujarnya pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Senin 16 mei 2024
Pihaknya sekarang ini sedang mengajukan pada Pj Sekda NTB terkait pembagian tugas dan lokus bagi desa terkait pelaksanaan Jumat Salam. Terkait peluncurannya, ujarnya, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan daerah.
‘’Tentunya dengan program Jumat Salam ini, Pemprov akan lebih dekat dengan pemerintah desa. Ya tentunya, ada beberapa program di desa ini berbasis di desa. Oleh karena itu, perlu ada sinergi dan kolaborasi dalam bentuk silaturahmi, sehingga apa yang diikhtiarkan pemerintah benar-benar terimplementasikan dengan baik pada tingkat desa,’’ terangnya. (ham)
