Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram menerima dana insentif dari pemerintah pusat senilai Rp5,5 miliar. Anggaran ini diprioritaskan untuk penurunan kemiskinan ekstrem.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menerangkan, Pemkot Mataram menerima dana insentif dari pemerintah pusat senilai Rp5,5 miliar untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem. Secara nasional kemiskinan ekstrem 0,83 persen sehingga dengan intervensi anggaran ini angka kemiskinan ekstrem 0 persen.
Anggaran Rp5,5 miliar telah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2024. Penggunaan anggaran ini telah diatur dalam peraturan menteri keuangan. “Penggunaan anggaranya telah diatur pokok-pokoknya,” kata Alwan ditemui pada Jumat, 20 September 2024.
Secara spesifik tidak dijelaskan oleh Alwan, fokus arah penggunaan anggaran tersebut. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dana insentif telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga menambahkan, anggaran Rp5,5 miliar yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebenarnya bukan insentif kemiskinan karena peruntukannya sesuai area intervensi. Di antaranya, perbaikan jalan lingkungan, perbaikan sifatnya ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Program ini terintegrasi dari satu program ke program lainnya, sehingga tidak semata-mata untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem ini saja. “Jadi ini secara menyeluruh,” tambahnya.
Secara spesifik disampaikan Yoga, dari penduduk miskin diintervensi dari kesehatan secara otomatis juga berdampak pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Kemudian, fasilitas ekonomi seperti bedah rumah, penyediaan makanan seperti beras lansia dan lain sebagainya.
Eksekusi penggunaan anggaran terintegrasi dengan program di masing-masing organisasi perangkat daerah. Apalagi kata dia, permintaan OPD terlalu banyak sehingga hanya sebagian kecil yang bisa dipenuhi dari permintaan OPD teknis. “Jadi anggaran ini akan tersebar di OPD teknis,” demikian tambahnya. (cem)
