Mataram (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat kerja sama dengan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penguatan itu perlu dilakukan secara terencana guna mengoptimalkan pengendalian inflasi.
Menurut Tomsi, langkah-langkah pengendalian yang diambil jangan hanya bersifat sementara, tetapi mesti bersifat permanen dan memiliki dampak jangka panjang.
‘’Tolong bisa diupayakan secara terencana dan berupaya terus sehingga bisa upaya-upaya tersebut bersifat permanen,’’ tegasnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang Dirangkaikan dengan Penanggulangan TBC dan Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Pemprov NTB juga mengikuti Rakor tersebut secara virtual di Pendopo Gubernur NTB. Pj Gubernur NTB H.Hassanudin dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten II Setda NTB Dr. H Fathul Gani, dan dihadiri pula oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma, MH, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr H. Lalu Hamzi Fikri dan sejumlah pejabat OPD lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional pada bulan Juni 2024 secara Year-on-Year (YoY) sebesar 2,51 persen. Meskipun turun dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya, masih terdapat beberapa daerah yang tingkat inflasinya berada di atas angka inflasi nasional.
Tomsi mendorong daerah-daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional agar segera mengambil langkah-langkah untuk menurunkan tingkat inflasi di wilayah masing-masing. Kami ingatkan kembali bagi teman-teman kepala daerah yang masih di atas 2,51 persen agar memahami betul produk atau barang apa yang menjadikan inflasinya naik, imbuhnya.
Tomsi juga mewanti-wanti para kepala daerah agar mengendalikan sejumlah harga komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi seperti bawang putih, minyak goreng, dan rokok kretek. Selain itu, ia pun meminta mereka untuk melakukan perhitungan dan antisipasi secara cermat, terutama dalam pengendalian harga beras. Sebab, harga beras dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan di akhir tahun.
“Kita berharap kalau ini tetap bisa kita kendalikan, tentunya pada bulan Agustus itu inflasi kita bisa lebih turun lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mengimbau Pemda untuk membenahi persoalan pupuk, terutama menyangkut pendistribusian di lapangan. Ia meminta Pemda untuk segera melakukan langkah konkret seperti menyalurkan pupuk secara tepat waktu, memantau distribusi, dan melaporkan hasil kegiatan tersebut.
“Kami berharap keseriusannya, karena sekali lagi, ini menyangkut petani, tegas Tomsi.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, inflasi Provinsi NTB bulan Juni 2024 seperti yang sudah dipublikasikan sebelumnya berada pada angka yang rendah yaitu 2,12 persen. Begitu pula Indeks Perkembangan Harga (IPH) pekan pertama bulan Juli 2024 berada di angka di angka -1,11 persen yang datanya di ambil dari 7 kabupaten di NTB. Artinya inflasi dan IPH di NTB masih terjaga.
Dengan inflasi dan IPH yang terkendali manandakan bahwa dari aspek harga bahan pokok terkendali dengan baik. Terlebih jika melihat pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan pertama yang mencapai 4,75 persen serta inflasi 2,12 atau di bawah nasional, artinya pertumbuhan ekonominya berkualitas.
Artinya masyarakat itu mampu mendistribusikan pendapatannya itu ke tempat-tempat yang lain, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kata Wirajaya Kusuma kepada Suara NTB usai kegiatan rakor pengendalian inflasi, Senin, 8 Juli 2024.
Wirajaya mengatakan, untuk mempertahankan angka inflasi yang bagus tersebut, Pemprov NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan tetap melaksanakan 9 langkah konkret seperti melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah.
Kemudian menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan beberapa langkah lainnya.
Harus tetap dilaksanakan seperti pamantauan harga di pasar, melaksanakan stabilisasi harga terhadap kebutuhan-kebutuhan yang kecenderungan bergejolak seperti beras, ikan layang, sewa rumah dan-lain, katanya.(ris)
